Diduga Lakukan Pembohongan Publik Warga Tuntut Pengembang Perumahan The Airport City Recidence

Adhie Senin, 20 Mei 2019 11:41 WIB
145x ditampilkan Daerah Headline

MAROS, -- Warga perumahan The Airport City Recidence desa tenrigangkae kecamatan Mandai Kabupaten Maros mengeluhkan banyaknya fasilitas yang dijanjikan oleh pihak pengembang yang tidak sesuai dengan janji promosi

Sebut saja beberapa fasilitas vital yang dimaksud adalah mulai air bersih dari PDAM, jalan perumahan, penerangan jalan, tempat ibadah dan drainase dari pihak The Airport City Recidence. Sehingga mengundang masyarakat untuk melakukan klarifikasi dengan gelar pertemuan dengan pihak KPMP yang bertempat di mushollah the airport city recidence Minggu (19/5) malam.

Terkait hal tersebutlah sehingga warga kompleks meminta pendampingan Ormas Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Kabupaten maros dengan harapan pendampingan agar persoalan dapat  di selesaikan dengan baik karena mengingat pembangunan diperumahan semakin berkembang pesat dan tanpa fasilitas kepentingan warga. Tegas Sahrul melalui pesan tertulis Senin (20/5/2019) terkininews.com

Diketahui M. Sahrul salah satu perwakilan dari warga kompleks mengatakan bahwa sudah 3 tahun lebih pengembang tidak memasang fasilitas air bersih dari PDAM, jalanan sirtu, drainase, dan tempat ibadah.

Bahkan Sahrul juga mengatakan bahwa dirinya sudah pernah melakukan komunikasi langsung dengan pihak pengembang atau owner dari PT. Mega Mamminasata tetapi hanya ditanggapi dingin dan saling menunjuk dengan bawahan bagian pelaksana tekhnis dan pengawas lainnya.

Lanjut kata Sahrul bahwa PDAM harusnya sudah terbangun sejak awal, akan tetapi kenyataannya hanya sampai di galery bagian pemasaran, dan jalan beton yang di janjikan sebagaimana promosi awal terdapat dalam brosus saat ini juga masih dalam bentuk tanah sirtu berdebu, serta drainase pembuangan masih serampangan, dan tempat ibadah masih numpang disalah satu rumah yang terdapat diperumahan tersebut

Alhasil dalam permintaan warga untuk pendampingan pihak KPMP yang di wakili Fadly berjanji akan mendampingi warga perumahan sampai selesai dengan terlebih dahulu melakukan investigasi terhadap beberapa keluhan warga dan selanjutnya mengkomunikasikan dengan pihak owner/pengembang termasuk pemerintah,

Fadly juga membeberkan dan membenarkan bawa memang sekarang ini banyak pengembang tergolong nakal dan tidak peduli dengan pembangunan Fasos, Fasum dan utilitas lainnya, sehingga masyarakat sebagai konsumen merasa dibohongi dan dirugikan, tandas Fadli

Pengembang yang tidak menepati janjinya memberikan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) harus dibawa ke ranah hukum. “Karena mereka sudah melakukan penipuan, jadi harus dibawa ke rana hukum pidana,” tambahnya

hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini developer, sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Developer nakal melanggar pasal 8 (huruf f). Misalnya, spesifikasi material rumah dan fasum di perumahan ternyata tidak sesuai promosi dalam brosur, maka developer diancam penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar, selanjutnya pasal 8 huruf F adalah: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa.

Kemudian pada bagian lain dari Pasal 54
ayat (1) UUPK menyatakan : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Jelasnya

Selain itu, untuk pengembang yang lalai dalam menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum akan ditindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pasal 162 ayat (1) dengan pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar, yang dalam hal ini pihak pengembang (developer) dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan (Pasal 134 UU 1/2011).

Apabila pihak pengembang sudah menjanjikan namun tidak dibangun atau kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak sesuai, maka dapat dikenai sanksi administratif yang dapat berupa sebagaimana disebutkan Pasal 150 ayat (2) UU 1/2011. Selain itu, pihak pengembang yang bersangkutan juga dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 151 UU 1/2011, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Sekalipun demikian kata Fadly selaku pendampingan dari KPMP memegaskan ini tetap dijalankan secara kekeluargaan dengan harapan pengembang dapat  terbuka untuk berkomunikasi dengan baik. Hanya saja ketika jalan itu buntu, maka selanjutnya kami lakukan upaya dan langkah hukum lainnya. Tutur dia

"Saya pastikan bahwa pihak pengembang sudah melanggar undang undang perlindungan konsumen dan undang undang perumahan dan pemukiman". Kunci Fadli (*)