People Power dan Pemilu yang Memilukan

Drs. H. Edward Mandala, M.Si Kamis, 23 Mei 2019 05:34 WIB
165x ditampilkan Headline Opini

Istilah people power atau gerakan kedaulatan rakyat yang akhir-akhir ini begitu menggema dan memunculkan opini menolak gerakan tersebut tentu menarik untuk menjadi bahan renungan. Apa yang salah? Padahal, secara konstitusi kebebasan berpendapat diatur dalam tata aturan perundang-undangan di Indonesia. Gerakan people power tentu berbeda dengan makar sejauh masih diatas rambu-rambu kebebasan berpendapat yang diatur dalam konstitusi kita, people power sendiri berangkat dari rasa ketidakadilan dan menurut hemat penulis itu sah-sah saja dalam demokrasi sejauh itu tidak lari dari koridor yang ada.

Dilihat dari sejarahnya people power terjadi pada zaman Yunani kuno, rakyat datang berunjuk rasa di depan senat merupakan hal yang lumrah. Aksi ini biasa dilakukan ketika rakyat dihadapkan pada kebijakan senat yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Istilah people power pertama kali dipakai pada revolusi sosial damai di Filipina sebagai akibat dari protes rakyat Filipina pada 1986. Aksi damai yang berlangsung selama empat hari ini, dilakukan jutaan orang di Metro Manila dengan tujuan mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan Pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden. People power ditandai sebagai perlawanan damai dengan cara demonstrasi turun ke jalan setiap hari, terutama di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA). Peristiwa ini juga dianggap sebagai momen yang melahirkan kembali demokrasi di Filipina. Walau pun people power merupakan aksi damai, kejadian ini berhasil menumbangkan rezim Ferdinand Marcos (idntimes.com diakses pada Ahad 19 Mei 2019).

Dalam konteks Indonesia, gerakan people power ini muncul berangkat dari rasa ketidakadilan yang dialami Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Kejanggalan-kejanggalan yang dipaparkan oleh pihak 02 memang tampak dengan mata telanjang. Terakhir kabar yang sangat menggembirakan kubu 02 adalah putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa KPU bersalah dalam mekanisme Situng dan soal transparansi laporan pendanaan lembaga survey yang diberikan izin untuk mempublikasikan hasil hitung cepatnya.

Pilu Pemilu

Sejalan dengan itu, Pemilu serentak 2019 ini sangat memilukan karena telah menelan ratusan korban meninggal dan sakit. Data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa. Berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5/2019), seperti dikutip Antara, jumlah korban sakit dan meninggal tersebut hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019 (www.kompas.com diakses pada Ahad, 19 Mei 2019)

Ini tentu Pemilu yang memilukan, memakan banyak korban dan tentu harus ada proses evaluasi proses penyelenggaraan Pemilu yang sangat melelahkan. Dari sisi penyelenggaraan kita juga prihatin karena massivenya politik uang dan hoaks Pemilu, padahal jauh-jauh hari para politisi dan partai politik melakukan deklarasi terkait dengannya dan Bawaslu juga berkomitmen untuk mengawasi hal tersebut.

Dibalik kepiluan itu, penulis juga mengapresiasi ternyata Pemilu serentak telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih, ini tentu baik secara kuantitas dan legitimasi bagi pemerintahan walau kita sepertinya terus dibelah dalam disparitas kedua pasangan calon presiden. Penulis berharap kita bisa menjaga bagaimana tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi tapi tidak memakan korban, ada wacana akan dilakukan serentak juga dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 2024.

Penulis pikir itu jangan sampai terjadi, baiknya kita bagi dua gelombang saja Pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat daerah. Nasional mungkin bisa disejalankan dengan Pilpres, Pileg DPR RI dan DPD RI. Sementara itu, gelombang kedua Pemilu Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Pileg DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Kembali ke pokok persoalan bab people power dalam alam demokrasi, penulis berpendapat itu sah-sah saja, jangan terlalu lebay untuk menolaknya, namun kita tetap berdoa di bulan Ramadan yang mulia ini agar gerakan people power yang dilakukan bisa sesuai dengan koridor yang berlaku dalam konstitusi kita. Semoga!

*Penulis adalah Dosen Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau