KPK: Pelaporan Elektronik Telah Dapat Dilakukan Saat Ini

Admin Sabtu, 25 Mei 2019 13:34 WIB
522x ditampilkan Headline Jakarta Nasional

JAKARTA, -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada calon anggota legislatif terpilih dalam pemilu legislatif 2019 mulai melaporkan data harta kekayaannya.

Imbauan disampaikan untuk mengantisipasi potensi menumpuknya pelaporan jelang batas akhir waktu yang ditentukan yaitu lebih dari 15 ribu orang Penyelenggara Negara yang akan melaporkan LHKPN sebagai caleg terpilih.

Lanjut Agar pelaporan berjalan dengan baik, KPK telah membuka pelayanan sejak saat ini dan menyelenggarakan layanan khusus selama rentang waktu 22-29 Mei 2019, termasuk pada hari Sabtu - Minggu.

Pengumuman Daftar Calon Terpilih anggota legislatif memang baru akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi pada 22 Mei 2019 mendatang. Namun, diketahui bahwa tahap rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan legislatif di beberapa Kabupaten/Kota sudah selesai dilakukan.

Sebagai layanan tambahan, mulai tanggal 22 – 29 Mei 2019 pelaporan LHKPN calon legislatif terpilih akan dipusatkan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Gedung KPK lama) Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Jakarta Selatan. KPK akan membuka 20 meja layanan penerimaan LHKPN dengan jam operasional pukul 08.00 hingga 15.30 Wib.

Konter-konter pelayanan tersebut akan melayani penerimaan laporan harta, pemeriksaan, sekaligus konsultasi jika dibutuhkan. Pelayanan Sabtu - Minggu sebagai upaya memaksimalkan upaya pencegahan korupsi, KPK juga tetap membuka layanan pada hari Sabtu – Minggu, 25 – 26 Mei 2019 pukul 08.00 – 15.30 WIB untuk menerima laporan.

KPK akan memberikan tanda terima LHKPN secara online untuk laporan yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Laporan dinyatakan lengkap setelah wajib lapor mengisi LHKPN secara online melalui situs www.elhkpn.kpk.go.id dan melengkapi persyaratan lainnya yang ditetapkan, seperti surat kuasa dan lampiran lainnya. *Tata cara pengisian dapat diunduh melalui www.elhkpn.kpk.go.id pada menu "unduh"*.

Tanda terima LHKPN yang berlaku adalah tanda terima yang diterbitkan per tanggal 20 September 2018 sampai dengan 7 hari sejak tanggal penetapan KPU.

*Tidak Lapor, Tidak Dilantik*
Kewajiban lapor harta kekayaan calon legislatif terpilih merujuk *Pasal 37 Peraturan KPU No 20 tahun 2018* tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta *Pasal 84A Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2018* tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa calon terpilih harus menyerahkan tanda terima LHKPN dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya putusan KPU mengenai penetapan calon terpilih. Jika calon terpilih tidak menyerahkan tanda terima LHKPN, maka KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan Gubernur.

Sehubungan dengan berakhirnya masa 7 hari setelah tanggal 22 Mei 2019 dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, maka pelayanan pendaftaran LHKPN berakhir pada tanggal 29 Mei 2019, sehingga setelah itu KPK tidak melayani sampai dengan 9 Juni 2019. 

Karenanya, agar tidak menghambat proses pelantikan bagi calon terpilih atau yang kemungkinan besar terpilih diimbau untuk segera melaporkan LHKPN dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

Mengacu ke data wajib lapor LHKPN saat ini untuk sektor legislatif ini, maka total anggota DPR, DPD dan DPRD terpilih yang akan dilayani *berjumlah sekitar 15.445 orang Penyelenggara Negara*. Namun, tentu saja karena otoritas pengumuman caleg terpilih ada pada KPU, maka jumlah dan nama yang wajib melaporkan LHKPN sampai dengan 29 Juni 2019 ini mengacu pada data pengumuman KPU tersebut.

KPK menegaskan, sebagai bentuk dukungan terhadap perwujudan Pemilu dan Politik yang berintegritas, dari sisi Pencegahan KPK akan memaksimalkan pelayanan pelaporan LHKPN ini dan telah mempersiapkan sistem yang kuat untuk menampungnya. Pelaporan secara elektronik dapat dilakukan darimana saja, dan jauh lebih mudah.