Presiden AMIWB : Tidak Bayar TPP Cpns, Bupati Wajo Langgar Perbup 113 Tahun 2017

Ardy Jumat, 31 Mei 2019 10:43 WIB
661x ditampilkan Daerah Headline

WAJO, -- Perayaan seratus hari masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Amran Mahmud dan Amran diwarnai riuh interupsi kritik dan masukan untuk pemerintahan mereka lima tahun ke depan,

Adalah menunjukkan partisipasi demokrasi masyarakat wajo yang cukup progresif dan patut diapresiasi dari sikap kritik dan saran tersebut.

Setelah dicermati sekelompok aktivis mahasiswa dari ujung utara wajo (AMIWB) Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo terkait komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menunaikan kontrak politik mereka dalan mewujudkan reformasi birokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang amanah ternyata ada noda buruk yang terselelubung. Papar Herianto Ardy

"Ada noda dan borok yang ditutupi dibalik euforia perayaan Seratus Hari masa jabatan Pemerintahan Amran Mahmud dan Amran SE," Kata Presiden AMIWB, Herianto Ardy. Jum'at (31/5/2019) terkininews.com

TPP CPNS yang tidak dibayarkan, berdasarkan kajian hukum kami, keputusan pemda tersebut melanggar Peraturan Bupati Wajo Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian TPP bagi PNS dan CPNS lingkungan Pemkab Wajo, jelas dalam pasal 6 ayat 1 huruf b bahwa CPNS berhak atas TPP. Terang Heri

Ardy juga menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintahan Amran Mahmud dan Amran SE dalam melaksanakan reformasi birokrasi, karena masih menahan nahan hak pegawai. Tandasnya

Belum lagi rasionalisasi pada setiap OPD yang melumpuhkan aktivitas pelayanan Birokrasi terhadap masyarakat, dan masih banyak noda catatan buruk atas seratus hari pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Wajo periode 2019 - 2024 ini.

"Kami telah melakukan konfirmasi kebenarannya pada beberapa orang Cpns yang mengatakan bahwa mereka tidak diberikan TPP padahal pemda daerah lain telah membayar TPP untuk CPNSnya.

AMIWB menekankan akan terus menerus mengawal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Wajo melalui aksi parlemen jalanan, tulisan di media, aspirasi di DPRD, dan berbagai jalan lainnya demi menyampaikan aspirasi masyarakat yang kerap tidak disampaikan oleh DPRD yang notabene sebagai Perwakilan Rakyat.