Rapat Paripurna DPRD Lingga Digelar Terbuka Bahas Lima Point Ranperda Anggaran 2018

Admin Senin, 17 Juni 2019 18:27 WIB
95x ditampilkan Daerah Lingga

LINGGA, -- Rapat Paripurna DPRD Lingga yang membahas beberapa rancangan peraturan daerah yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lingga,

Ramperda yang aawalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada siang hari, dipercepat pada pagi harinya, mengingat cukup banyak poin-poin yang akan dibahas pada rapat. Senin (17/06/2019). terkininews.com

Diketahui dalam rapat paripurna tersebut membahasa tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, ranperda tentang Kemetrologian dan Pelayanan Tera atau Tera Ulang, ranperda tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, ranperda tentang penanggulangan bencana, ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum, serta ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga.

Selain ketua DPRD kabupaten Lingga beserta 17 anggota saat Paripurna juga terlihat hadir, Bupati Lingga dan Sekda Lingga, serta para pejabat pimpinan dan perwakilan dari Perangkat Daerah, para pejabat dan perwakilan dari berbagai organisasi vertikal di kabupaten Lingga, serta BPD dan Kepala Desa dari seluruh Kabupaten Lingga.

Rapat paripurna yang terbuka umum tersebut resmi dibuka oleh Ketua DPRD kabupaten Lingga, Riono yang dilanjutkan dengan penyampaian pengantar pembahasan ranperda oleh Bupati Lingga.

Sebelumnya Bupati Lingga menyampaikan permohonan maaf, pada kesempatan tersebut, berkenaan dengan masih adanya suasana lebaran idul firi yang masih terasa, yang dilanjutkan dengan penjelasan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 sebagai pembuka penjelasan.

Lebih lanjut Bupati Lingga menjelaskan tentang kemetrologian dan pelayanan tera atau tera ulang adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dalam hal pembenaran dan ketetapan pengukuran atau alat ukur dan kelengkapannya, agar senantiasa layak digunakan dan sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan pengaturan tera atau tera ulang.

Ditambahkannya bahwa terkait ranperda mengenai pengarusutamaan gender, dirinya menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranserta dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan atau setara antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, politik, dan hukum dalam rangka membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Terangnya

Dalam penyusunan kajian ekonomis kedua ranperda tersebut di atas, Pemkab Lingga telah bekerja sama dengan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM provinsi kepulauan Riau. Paparnya

Lanjut berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab pemerintah dan  pemerintah daerah, maka untuk upaya penanggulangan bencana tersebut, perlu dimulai dengan adanya landasan hukum dan acuan untuk penanganan bencana daerah.

Bupati Lingga juga menjelaskan tentang ranperda bantuan hukum, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 19 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan pasal 19 ayat 3 PP No.42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin, yang menjamin kedudukan sama dimuka hukum dan tidak dibedakan strata sosial dalam mendapatkan keadilan.

"Seiring dengan giatnya pembangunan diberbagai sektor di kabupaten Lingga, dan sesuai dengan amanat pasal 8 undang-undang ayat 3 PP No.15 tahun 2010 tentang penyelanggaraan penataan ruang, maka diperlukan ranperda penataan ruang tahun 2011 – 2031". Kata Bupati Lingga

Dari penyampaian tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan apresiasinya dan menyatakan dukungannya, terutama bagi ranperda yang menyangkut hak-hak dan hajat hidup orang banyak. Terlebih lagi, bagi ranperda yang membawa dampak dan kemajuan bagi kabupaten Lingga. (*)