Meneropong Masa Depan Batam dalam Konseptual KEK

Ady Muzwardi Rabu, 3 Juli 2019 16:43 WIB
147x ditampilkan Opini

Merosotnya perekonomian Batam semakin mengindikasikan perubahan status FTZ ke KEK. Indikator merosotnya perekonomian dinilai dari 3 sektor, yaitu nilai ekspor, pertumbuhan ekonomi dan jumlah lapangan pekerjaan. Saat ini nilai ekspor Batam masuk pada posisi terendah, data Kementerian Perdagangan memperlihatkan perubahan nilai ekspor yang sangat signifikan dalam 5 tahun terakhir, rata-rata nilai ekspor Batam hanya 7.650 Juta Dolar Amerika Serikat (USD).

Disisi lain pertumbuhan ekonomi Batam dalam 4 tahun terakhir  mengalami penurunan signifikan yaitu dibawah 5%. Dampak yang paling terasa oleh masyarakat Batam adalah tingkat pengangguran yang tinggi, dalam kurun waktu 2017-2018 sudah 152 perusahaan yang tutup di Batam yang menyebabkan 33.487 pengangguran baru. Saat ini pemerintah pusat menilai melemahnya perekonomian Batam karena kegagalan FTZ, tetapi kalua kita cermati Ketiga indikator tersebut tidak sepenuhnya faktor kegagalan konsep FTZ, ada beberapa faktor utama lain yaitu iklim ekonomi dunia dan daya saing perusahaan di Batam.

Perekonomian Batam selama ini ditopang oleh 2 sektor industry yaitu sektor elektronik dan Ship-Building, dan 2 sektor inilah yang terus mengalami penurunan Financial distress. Secara perbandingan perkembangan industry di Batam kalah jauh dengan Jakarta, bekasi dan Surabaya. Perbandingan ini membuktikan bahwa konsep FTZ belum tentu membawa keunggulan khusus dan menciptakan firm survival. Walaupun konsep FTZ yang di berlakukan di Batam tidak maksimal tetapi sedikit banyak telah memberikan manfaat untuk perkembangan Batam (menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan). Banyak faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya konsep FTZ di Batam, salah satunya faktor internal yaitu dualisme kepemimpinan dan inkosistensi pemerintah pusat dalam membuat kebijakan. Kita memang memahami kenapa pemerintah pusat mengistimewakan Batam, tentu saja karena pemerintah pusat memiliki investasi yang besar di Batam. Trilunan rupiah sudah dikucurkan pemerintah pusat untuk membangun Batam, tentu dengan harapan bisa menarik pendapatan yang besar untuk APBN. 

 

Pemerintah pusat dapat dikatakan saat ini bimbang dalam menentukan masa depan Batam. Usaha melakukan transisi FTZ ke KEK yang dilakukan pemerintah pusat saat ini belum diterima sepenuhnya oleh stakeholder di Batam. Berbagai penolakan terhadap konsep KEK terus terjadi. Pemerintah pusat menawarkan paket baru dengan status KEK khusus yang lebih unggul dari FTZ yaitu penambahan fasilitas. Jika sebelumnya PBPB Batam hanya memperoleh fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor, PPN, dan BM, maka akan mendapat fasilitas tambahan berupa fasilitas PPH Badan yang meliputi Invesment Allowance, percepatan Amortisasi, Pajak Deviden, Kompensasi kerugian, dan Tax holiday. Penawaran paket khusus tersebut sampai saat ini belum diterima baik oleh stakeholder di Batam. Penolakan dari stakeholder di Batam dikarenakan KEK di Indonesia belum ada yang berhasil, bahkan cenderung bermasalah. Dari 10 wilayah KEK yang sudah operasional belum ada satupun yang dapat menjadi Role Model untuk Batam, saat ini Batam membutuhkan Role Model yaitu sebuah success story bukan story concept. Konsep KEK yang dikembangkan di China dalam pengembangan Shenzhen era 1980an berbeda dengan karakteristik Batam. Hal tersebut harus dicermati oleh pemerintah pusat. Pembuatan cluster-cluster khusus dalam sistem zonasi KEK yang akan diterapkan dalam KEK Batam harus dikaji dengan matang.

 

Pemerintah harus bisa membaca bukan hanya geopolitik global tetapi juga geopsikologis global. Apa saja yang berada dalam pikiran investor terkait investasi harus dapat diartikulasikan dengan tepat. Dalam perencanan KEK Batam pemerintah harus bisa membuat kajian terkait upah kerja (UMR), dampak perusahaan asing, neraca ekspor impor dan daya tahan perusahaan selama diterapkannya KEK tersebut. Kajian tersebut bisa memperlihatkan kekuatan atau daya tahan konsep KEK, karena kita ketahui FTZ di Batam mengalami kemunduran karena beberapa persoalan baik sosial, hukum maupun ekonomi seperti ketidakpuasan terhadap UMR sehingga menimbulkan demonstrasi besar yang membuat perusahaan asing merelokasikan usaha mereka ke negara lain, atau persoalan hukum terkait inkosistensi regulasi, dan persoalan ekonomi global terkait lemahnya daya saing perusahaan sehingga banyak perusahaan tutup. Kebijakan transisi FTZ ke KEK di Batam secepatnya akan terealisasi seiring terpilihnya kembali Presiden Jokowi, karena kita ketahui paket kebijakan ekonomi Jokowi yaitu menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus. Saat ini yang menunggu konsep KEK yang akan diberlakukan di Batam, akankah sama dengan KEK yang lain atau lebih istimewa, dan yang terpenting apakah nasibnya akan sama dengan FTZ? 

*) Penulis adalah Dosen UMRAH, Peneliti Lepas GRC (Gurindam Research Centre) dan Mahasiswa S3 UNPAD