IGI : PPG Prajabatan Mandiri, Harus Mandiri Tanpa Biaya Negara

Adhie Selasa, 8 Oktober 2019 09:42 WIB
463x ditampilkan Headline Jakarta

Jakarta, -- Total 63 unit kampus LPTK mendapatkan kuota PPG prajabatan mandiri dari 12.225 kursi total kuota yang disiapkan untuk PPG Prajabatan Mandiri pada tahap awal dengan pendaftaran terbuka bulan depan

Menyikapi PPG tersebut, Ikatan Guru Indonesia berpendapat bahwa semua proses PPG Prajabatan harus betul-betul mandiri dan tak boleh mendapatkan anggaran dari pemerintah hal ini harus dilakukan mengingat kewajiban pemerintah soal guru belum ditunaikan hingga saat ini.

"Mengganti guru pensiun jauh lebih prioritas dibanding membiaya guru prajabatan," Tandas Ketua Umum IGI Pusat Selasa (8/10/2019) terkininews.com

Tahun 2019 ada 62.759 pensiun, tahun 2020 ada 72.976 pensiun, tahun 2021 guru pensiun mencapai 69.757 lalu tahun 2022 ada 86.650 pensiun, tahun 2023 ada 83.841 dan tahun 2024 guru pensiun mencapai 78.420 guru. Ini belum termasuk kekurangan guru yang hingga tahun ini tak ada tanda-tanda penyelesaian. Terangnya

Sekaitan dengan hal tersebut IGI berharap, pemerintah tak membuang anggaran untuk membiaya PPG dan mengabaikan kekurangan guru. Tambahnya

"Tanpa dibiaya, IGI yakin peminat PPG Prajabatan ini akan sangat besar, setinggi animo alumni SMA memasuki bangku kuliah di LPTK, sehingga memang diharapkan perlakukan PPG ini sama dengan Program Profesi Dokter, Kenotariatan, Advokat, Apoteker dan Insinyur" .

Peminat program sertifikasi atau Pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan mandiri kami perkirakan tetap membludak. Pasalnya, sarjana lulusan pendidikan cukup besar. Besaran biaya berkisar Rp 7,5 juta sampai Rp 9,5 juta per semester, tidak mengurangi minat pendaftar.

Sasaran peserta PPG prajabatan mandiri itu adalah para sarjana. Program tersebut bagi IGI masih dianggap bagian dari perkuliahan. Jika para sarjana pendidikan bisa melanjutkan pendidikan ke Strata Dua dalam jumlah yang besar, berarti ada kemampuan didalamnya, apalagi profesi guru ini sudah mengerucut menuju jalan menjadi guru, sehingga biaya untuk mengikuti program tersebut bakal ditanggung oleh orangtua masing-masing.

"Jadi meskipun belum bekerja menjadi guru, pendaftar PPG mandiri kami perkirakan tetap banyak" kata Muhammad Ramli Rahim Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia

Kami berharap para sarjana belum bisa bekerja sesuai profesi itu, jika belum mengambil pendidikan profesi.

Contohnya dokter belum bisa praktik hanya dari ijazah kedokteran. Harus mengambil profesi kedokteran dulu

Nah untuk profesi guru IGI berharap pemerintah maupun pengelola yayasan pendidikan tidak sembarangan merekrut guru. Calon guru yang direkrut harus sudah memiliki sertifikat profesi guru. Namun dia meminta perlu waktu satu atau dua tahun lagi untuk menerapkan sistem ini. (*)