Pakar Internasional Peringatkan Negara Demokrat Agar Mengawasi Kekerasan Minoritas

Adhie Sabtu, 2 November 2019 07:23 WIB
128x ditampilkan Headline Internasional

terkininews.com - Hak Asasi Manusia Tanpa Batas (HRWF) dari Belgia dan Pusat Studi Agama-Agama Baru (CESNUR) dari Italia mengadakan seminar di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 29 November untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM global dengan 40 ahli hukum, wartawan dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil. Para dosen dalam seminar tersebut akan mencakup beberapa cendekiawan akademis terkemuka gerakan keagamaan baru dari Amerika Serikat dan Eropa.

Pada seminar berjudul, "Intoleransi dan diskriminasi terhadap gerakan keagamaan baru: masalah internasional", para ahli yang berpartisipasi akan membahas isu-isu kerusakan destruktif saat ini yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia, dengan fokus pada minoritas agama yang ditargetkan oleh kelompok mayoritas.

Memperkenalkan kasus-kasus konversi paksa dan pemrograman ulang di Cina, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat, dua sarjana dari CESNUR dan HRWF akan menerangi penemuan baru-baru ini tentang perilaku kekerasan yang keras terhadap minoritas agama di Korea Selatan.

Kembali pada 3 Juli, Koordinasi Asosiasi & Swasta untuk Kebebasan Hati Nurani (CAP-LC) sebagai status konsultatif khusus ECOSOC dikeluarkan dan menyampaikan pernyataan tertulis tentang "Pemrograman Ulang Secara Paksa di Republik Korea" kepada Dewan HAM PBB (UNHRC) ) untuk meningkatkan kesadaran akan kematian, kehancuran keluarga dan trauma mental lebih dari 1.200 warga Korea karena konversi paksa yang dilakukan oleh Dewan Kristen Korea. Dalam sebuah surat terbuka, yang ditandatangani oleh 15 LSM internasional termasuk CAP-LC dan HRWF, kepada Presiden Korea Selatan Moon Jae In pada tanggal 24 Juli, dikatakan,

“Korea Selatan mungkin menjadi negara demokrasi terakhir di dunia di mana program ulang masih ditoleransi " dan meminta Presiden untuk" menyelidiki tuduhan mendalam tentang pemograman ulang paksa, menghentikan praktik menjengkelkan ini, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab sepenuhnya." kata Moon Jae In

Meskipun program ulang telah merenggut nyawa para korban sejak 2007, pemerintah Korea Selatan atau Presiden belum menanggapi masalah ini. Tambahnya

Sementara itu, Korea Selatan terpilih untuk melayani masa jabatan 5 di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 17 Oktober. Misi Korea Selatan untuk PBB mengatakan bahwa pihaknya berencana "untuk berpartisipasi dalam upaya internasional untuk menanggapi krisis hak asasi manusia di seluruh dunia." tutupnya