FK MALARI Tuntut Transparasi Ratusan Juta Dana Transportasi Dan Dana Jampersal 17 Puskesmas Fiktif

Diterbitkan oleh Admin pada Senin, 2 Desember 2019 20:00 WIB dengan kategori Daerah Headline dan sudah 1.221 kali ditampilkan

PALUTA. -- Forum Komunikasi Mahasiswa Peduli Reformasi (FK MALARI) Kabupaten Paluta Senin,2 Desember 2019 yang diketuai Ari Anjas Siregar mengelar unjuk rasa didepan kantor Dinas Kesehatan Paluta

Diketahui bahwa aksi sebelumya yang telah di lakukan FK MALARI adalah dalam rangka menyikapi anggaran tak jelas yang ada di dinas ketahanan pangan, Ari Anjas Siregar Senin (2/12/2019) kepada terkininews.com mengatakan akan terus mengawal jalannya proses hukum tersebut

Dirinya juga akan kembali melakukan aksi yang lebih besar dengan jumlah massa yang lebih besar lagi dan akan segera melakukan pelaporan secara tertulis ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari Paluta) untuk dilakukan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku di NKRI.

Baca Berita Sebelumnya >>

"Kita akan kawal terus kasus ini bang,dan kita akan laporkan hal ini langsung secara tertulis ke Kejari Paluta untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran tindak pidana korupsi yang ada di Dinkes Paluta ini ." ucap Ari dalam orasinya

Melalui terkininews.com Anjas menegaskan bahwa FK MALARI saat ini telah memasang bendera tanda perlawanan lantaran miris melihat angaran angaran yang tidak transparan. Terangnya membacakan tuntutan

Lanjut kata ketua FK MALARI Ari Anjas Siregar meminta kepada kepala Dinas Kesehatan Kab. Padang Lawas Utara agar bertanggung Jawab atas dugaan pembayaran fiktif biaya transportasi kegiatan sosialisasi penemuan dan pengobatanTUBERKULOSIS dan Dana jampersal di Unit PUSKESMAS Se- Kabupaten Padang Lawas Utara anggaran tahun 2019.

Dalam orasinya ia juga mendesak kejaksaan Negari Gunung Tua, Padang Lawas Utara untuk memanggil dan memeriksa kepala dinas kesehatan Kab. Paluta beserta seluruh oknum yang terlibat dalam pembayaran fiktif tersebut.

"Kami siap membuka data-data yang membuktikan dasar tuntutan kami ini untuk di jadikan sebagai alat bukti proses penegakan hukum" tandasnya

Jika memang dalam tempo yang telah kita tentukan maka kita akan melakukan aksi yang sama dengan jumlah massa yang lebih besar lagi agar semua pihak tahu bahwa kita tidak main-main melakukan pengawalan terkait kasus korupsi khususnya diwilayah Paluta. Tutupnya (Parsatuan Siregar)