Ganti Kepala Sekolah SMAN 1 Sape. Dpw LP2KP NTB : Jangan Asal Bicara

Admin Kamis, 23 Januari 2020 22:30 WIB
522x ditampilkan Daerah Headline Pendidikan

NTB, -- Ketua DPW Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah ( LP2KP) Prov NTB angkat bicara soal adanya anggota DPRD kab bima yang bicara "Ganti kepala sekolah SMAN 1 Sape"

Terkait hal tersebut juga ditanggapi anggota DPRD Prov yang Ikut prihatin atas adanya aksi demo yang dilakukan oleh oknum guru  SMAN 1 Sape beserta siswa sekolah SMAN 1 Sape pada rabu kemarin (22/1)

Menanggapi pernyataan "Ganti kepala sekolah SMAN 1 Sape" oleh anggota DPRD kab Bima ,Agusalim S,Pd tegas mengatakan jangan hanya 'Asal Bicara ' ganti jabatan kepala sekolah, kita harus mengecek langsung di sekolah, jangan seolah olah bak pahlawan di musim politik, tidak segampang itu mutasi orang. Tandas Agusalim yang juga ketua DPW LP2KP Kamis (23/1/2020) kepada terkininews.com.

Menurutnya, tidak segampang itu untuk mutasi terhadap jabatan kepala sekolah, apalagi sekolah SMA, rotasi mutasi kewenangan pemprov dalam hal ini Gubernur NTB, apa lagi ada dugaan eksploitasi anak untuk melakukan unjuk rasa. Kata dia

Dan Pernyataaan 'Ikut prihatin dengan peristiwa yang terjadi oleh anggota DPRD Prov ,Ketua DPW LP2KP NTB pun mengatakan hal yang sama  jangan "Asal Bicara" sebaiknya ditinjau dulu persoalan nya, apakah siswa kelas 3 yang demo itu atas inisiatif sendiri ataukah di ajak oleh oknum guru yang berkepentingan dan harus klarifikasi terdahulu supaya tak kesan Asbun 'Asal Bunyi' tambahnya

Kita sudah melakukan investigasi kata ketua DPW LP2KP "menyangkut tuntutan terhadap perbaikan bangku meja tersebut, kepala sekolah sudah mengadakan ratusan meja kursi  secara bertahap demi kenyamanan kegiatan belajar mengajar peserta didik, Jelas ketua DPW LP2KP. Paparnya.

Sementara itu salah seorang wali murid Sahbudin yang juga sekaligus anggota DPRD Kab Bima Dapil Sape Lambu menyatakan bahwa kepala sekolah sudah berhasil dan mendapat akreditasi A tahun 2018 padahal sekolah SMAN 1 Sape diakreditasi tahun 2010 dan harus akreditasi ulang selambatnya tahun 2015 bukan tahun 2018 secara prosedur.

Terkait dengan guru pembina imtak tersebut adalah di roling, kepala sekolah juga melihat kinerja apalagi sekolah tersebut di datangin oleh pihak kementerian agama untuk menguji cara pembacaan Al-Qur'an dalam sholat.

Namun hasil nya tidak mengenakan, kemudian, pihak sekolah mengambil langkah lain supaya diroling tenaga pembina imtak dan Al-Qur'an supaya siswa bisa membaca Al-Qur'an sangat saya hargai niat baik dari kepala sekolah ini. ungkap orang tua murid. (***/)