Mengapa Merdeka Belajar Jilid 3 Sebuah Solusi yang Lahirkan Masalah Baru

Admin Rabu, 12 Februari 2020 19:52 WIB
119x ditampilkan Headline Jakarta Pendidikan

JAKARTA, -- Merdeka belajar jilid 3 telah diluncurkan seperti sikap (IGI) Ikatan Guru Indonesia sebelumnya yang memandang bahwa kebijakan Merdeka belajar jilid 3 memiliki sisi positif dan juga menyisakan sisi negatif

Pencermatan IGI akan salah satu sisi negatif yang ditinggalkannya adalah terkait 50% dana BOS untuk honorer dan penggunaan lainnya. Kata Muhammad Ramli Rahim. Rabu (12/2/2020) selaku Pengurus Pusat Ketua Umum Ikatan Guru

Lalu mengapa menjadi masalah?

Karena, adanya 50% dana BOS untuk honorer ini akan membuat pemerintah daerah menganggap urusan honorer sudah ditangani oleh pemerintah pusat lewat dana BOS maka itu kemungkinan besar mayoritas pemerintah daerah akan berlepas tangan terhadap pendapatan guru honorer.

Sementara hal itu telah diatur dalam penyampaian Mendikbud bahwa yang berhak mendapatkan dana BOS 50% hanyalah mereka yang memiliki NUPTK dan terdaftar di Dapodik, masalahnya kemudian adalah begitu banyak sekolah di Indonesia ini yang ketika guru non PNS yang tidak memiliki NUPTK dan tidak terdaftar di Dapodik dikeluarkan maka mereka akan mengalami kekurangan guru yang artinya kelas-kelas mereka akan mengalami kekosongan.

Lalu yang terjadi kemudian adalah kepala sekolah dengan segala kreativitasnya dengan terpaksa akan tetap mempekerjakan guru-guru tidak ber NUPTK dengan mengatasnamakan guru-guru yang ber-NUPTK, itupun jika masih terbuka ruang untuk guru-guru NUPTK yang nantinya akan dihitungkan mengajar 40 jam padahal sesungguhnya mereka mengajar hanya mungkin 8 sampai 24 jam bahkan kurang dari itu.

Lalu masalahnya di mana??

Masalahnya adalah pendidikan kita menjadi tidak mendidik, sekolah kita menjadi ladang kebohongan serta kepura-puraan dan kepala kepala sekolah kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas dalam dunia pendidikan

Masalah selanjutnya adalah selama ini 85% dari dana BOS digunakan untuk operasional sekolah dan hanya 15% yang digunakan untuk membayar guru honorer, ketika angka 15% tersebut digeser menjadi 50% dan karena kebutuhan, itu pasti akan dilakukan maka secara otomatis angka 85% pun akan bergeser ke 50%.

Pertanyaannya sekarang adalah dari mana sekolah memperoleh angka 35% selisihnya yang selama ini sudah digunakan oleh sekolah untuk membiayai Operasional Sekolah? 

Apakah kemudian listrik bisa dibayar setengahnya saja dulu, wi-fi dibayar setengahnya saja dulu kemudian barang-barang lain dibayar setengahnya saja dulu??

Karena dana BOS kita yang awalnya 85% untuk operasional sekolah tanpa honorer menjadi hanya 50% saja?

Selanjutnya masalahnya adalah transfer dana yang dilakukan langsung dari pusat ke sekolah memang sangat positif dalam satu sisi karena selama ini beberapa daerah bermasalah dengan transfer dari dana kas daerah ke kas sekolah namun di sisi lain kepala- kepala daerah akan berlepas tangan karena menganggap urusannya adalah urusan pusat dan sekolah.

Masalahnya kemudian adalah kepala - kepala sekolah ini akan sangat kreatif melakukan manuver - manuver terhadap anggaran dalam upaya mempertahankan jabatan mereka sebagai kepala sekolah apalagi daerah - daerah sedang menghadapi Pilkada.

Kepala sekolah membuat APK Pilkada untuk petahana atau sekedar membayarkan makan siang buat Tim Sukses adalah sesuatu yang lumrah dalam kontestasi politik daerah, lalu pertanyaannya dari mana mereka akan mendapatkan dana itu?

Di satu sisi mereka tidak boleh melanggar juklak dana BOS tetapi di sisi lain mereka takut kehilangan jabatan, sementara jabatan mereka ada di tangan kepala daerah dan kepala daerah tidak mau tahu soal pertanggungjawaban Dana Bos karena pertanggungjawaban dana BOS ada di tangan kepala sekolah bukan lagi dalam tanggung jawab mereka.

Semua hal-hal tersebut sangat berpotensi menggiring kepala sekolah mengembara di ranah hukum.

Lalu kemudian Mendikbud dalam penyampaiannya juga mengatakan bahwa sekolah yang melanggar penggunaan dana BOS akan mendapatkan sanksi berupa penghentian Penyaluran dana BOS lalu pertanyaannya jika dana BOS dihentikan Siapa yang dirugikan?? Tandas Ketum PP IGI