MPB Pertanyakan Kekuatan Dibalik Beroperasinya PT. CIS yang Tanpa Izin

Admin Jumat, 21 Februari 2020 22:20 WIB
147x ditampilkan Daerah Headline

PALUTA, -- Massa aksi pada 14 dan 20 Februari 2020 yang diterima DPRD dan Kepala Dinas perizinan Kabupaten Padang Lawas Utara hingga digelarnya RDP di ruangan rapat fraksi DPRD Paluta seolah isapan jempol semata 

Bukan cuma itu, ungkapan terima kasih atas kritikan mahasiswa dari ketua DPRD juga seolah hipnotisasi semata

“Semua berkas mengenai dengan PT CIS, saya Akan serahkan kepada DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Agar Pansus Cepat di bentuk Ujar Jainuddin Harahap.

Semua kata tersebut sangat bertolak belakang dengan keinginan Masyarakat Paluta dimana pada kamis 20 Februari 2020 kemarin ketua DPRD Padang Lawas Utara Mukhlis Harahap membuat kontroversi dengan statemennya. Berbalik arah 90 derajat dirinya kini mendukung pengusaha berinvestasi di daerahnya meskipun tak mengantongi izin.

"Secara umum kita sangat mendukung pengusaha berinvestasi di Paluta," katanya ketika dikonflrmasi awak media terkait keberadaan PT CIS di hutan register 40.

Menurut pengakuan ketua DRPD Paluta Mukhlis, keberadaan PT CIS di Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat ini sangat membantu masyarakat sekitar. Walaupun sejatinya tidak berkontribusi apapun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Paluta. 

"Keberadaan perusahaan mengurangi pengangguran walaupun hanya untuk wilayah tersebut," kilahnya. 

Terkesan membela, Mukhlis Harahap menyebut selama ini ada upaya pihak perusahan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan akan tetapi karena ada kendala di pusat, makanya izinnya tak kunjung diterbitkan. 

"Jadi dari sini kita harus bisa bedakan antara perusahaan yang mau mengurus dan tidak mau mengurus izin," ujarnya penuh semangat. 

Lebih jauh Mukhlis menjelaskan, alasan perusahan tidak mendapat izin karena perusahaan tersebut berada dI kawasan hutan register 40. Untuk itu, hingga sekarang kita sudah berusaha bersama pemda untuk pembebasan lahan supaya izinnya keluar," inbuhnya

Sementara itu sandi Kurniawan sebagai kordinator umum MPB, curiga dengan semua pernyataan ketua DPRD Paluta yang seolah tak tau tugas fungsi pokok nya sebagai DPRD dan terkait pernyataan ketua DPRD tersebut ada dua hal asumsi.

  • Pertama "beliau dapat apa?" kok tiba-tiba ada pernyataannya begitu. 
  • Kedua, beliau tak pantas jadi ketua DPRD, harusnya seiring pernyataan tersebut kedepan beliau mundur diri saja dari ketua DPRD.

Cara berpikirnya itu terlalu dangkal dan terlalu sempit. tak pantas dengan argumentasi demikian menjadi alasan untuk mendukung PT. CIS yang tak berizin dan berada diatas tanah register 40. Terang Kurniawan

"Tak berkembang dan tak maju-maju kita nanti jika terus-terusan diwakilkan oleh ketua DPRD punya cara berpikir sedangkal itu, ujarnya (*)