Penyusunan Kelengkapan DPRD Kepri Harus Profesional

Diterbitkan oleh Dachroni pada Jumat, 30 Oktober 2009 00:00 WIB dengan kategori Kepri Terkini dan sudah 852 kali ditampilkan

TANJUNGPINANG -Rencana DPRD Kepri yang akan menetapkan alat kelengkapan DPRD Kepulauan Riau mendapatkan kritik dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kepulauan Riau.
TANJUNGPINANG -Rencana DPRD Kepri yang akan menetapkan alat kelengkapan DPRD Kepulauan Riau mendapatkan kritik dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kepulauan Riau.

Mereka menganggap penyusunan alat kelengkapan DPRD Kepri tidak berdasarkan asas profesionalisme, tetapi lebih kepada bagi-bagi kekuasaan.

Demikian ungkap Humas KAMMI Kepulauan Riau, Jamhur Ar-Rahman Jumat (30/10). Dalam rilisnya, KAMMI Kepulauan Riau yang melakukan aksi demontrasi ketika anggota DPRD Propinsi Kepulauan Riau dilantik beberapa bulan yang lalu sangat kecewa. Apalagi nyaris tidak ada orang Melayu yang duduk sebagai ketua komisi maupun posisi strategis seperti ketua badan kehormatan, badan legislasi dan badan anggaran.

"Kita berharap ketika anggota DPRD sudah diamanahkan untuk melakukan kerja-kerja masyarakat tidak membawa kepentingan golongan dan kita juga meminta agar penyusunan alat kelengkapan disusun secara profesional bukan bagi-bagi kekuasaan," kata Jamhur.

Mahasiswa PAI STAI Miftahul Ulum ini mengungkapkan LAM sebagai organisasi kemelayuan harus bertindak tegas dalam hal ini, masak tidak ada putra daerah yang memimpin di jabatan strategis. Putra daerah sudah teruji loyalitasnya.

Dari data yang diperoleh rencananya BK akan dipimpin oleh Jumaga Nadeak, Hotman Hutapea Badan Anggaran dan Onward Siahaan disiapkan menjadi Badan Legislasi. Mereka dianggap tidak representatif untuk masyarakat Melayu dan belum layak untuk menjabat posisi tersebut.