Memo untuk Walikota Tanjungpinang

Memo itu karena walikota sangat-sangat sulit ditemui apalagi beramahtamah, disini penulis menggarisbawahi bahwasanya pemerintah belum mampu serius mengurus rakyat.
Memo itu karena walikota sangat-sangat sulit ditemui apalagi beramahtamah, disini penulis menggarisbawahi bahwasanya pemerintah belum mampu serius mengurus rakyat. Mulai dari krisis listrik, krisis air, krisis moral, krisis pendidikan, krisis politik, krisis ekonomi (sembako tidak stabil) terus menerus menumpuk di ibukota provinsi kepri yaitu kota tanjungpinang, kita tahu bahwa saat kampanye mereka menggebu-gebu akan memperjuangkan hak rakyat dan APBD itu hak rakyat kata mereka, namun setelah duduk empuk dan telah capek berjanji, mereka dengan mudah mengatakan itukan janji politis bisa iya bisa tidak. Ironisnya sudah dua periode memimpin tanjungpinang belum mampu menunjukkan pogram andalan yang bisa di teladani oleh rakyat, namun ironisnya walikota masih mampu berpuitis untuk rakyatnya.

Aksi massa rakyat bersama elemen organisasi mahasiswa dan pemuda pada 11 januari 2010 lalu yang terulang beberapa kali menerobos kebobrokan managemen PLN Cabang Tanjungpinang, yang dinilai tidak mampu mengatasi krisis listrik dan merasa dirinya (PLN) terpojokkan dan kita ketahui bahwa setiap keputusan harus melalui kebijakan PLN wilayah pekanbaru. Sempat juga sang walikota ikut hadir dalam demo, agar dinilai telah berjuang dan