F-PKS Minta Pemprop Konsisten Gunakan Anggaran

Diterbitkan oleh Redaksi pada Rabu, 25 Agustus 2010 00:00 WIB dengan kategori Kepri Terkini dan sudah 939 kali ditampilkan

TANJUNGPINANG -Dalam pandangan umum APBD-P Kepri 2010 Ketua Fraksi PKS Abdurrahman, Lc mengungkapkan adanya ketidakkonsistenan pemprop terhadap penggunaan APBD hal ini dapat dilihat cukup banyaknya anggaran yang sudah disepakati tapi pada praktekan
TANJUNGPINANG -Dalam pandangan umum APBD-P Kepri 2010 Ketua Fraksi PKS Abdurrahman, Lc mengungkapkan adanya ketidakkonsistenan pemprop terhadap penggunaan APBD hal ini dapat dilihat cukup banyaknya anggaran yang sudah disepakati tapi pada praktekanya tidak terealisasi.

Menurutnya ada cukup banyak kejanggalan yang terjadai pada APBD-P propinsi Kepulauan Riau tahun 2010 ini. Beberapa diantaranya adalah pada APBD murni tahun 2010, ditargetkan dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah (BUMD) yaitu sebesar Rp. 714.000.000. Namun pada Perubahan APBD tahun 2010 target ini ditiadakan, hal ini memberikan preseden buruk pada eksistensi dan kinerja BUMD kedepan.

Selain itu, Konsistensi pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati oleh DPRD dalam pembahasan menyangkut program / kegiatan wajib dilaksanakan oleh Eksekutif tanpa ada perubahan sedikitpun, bila keadaan memaksa untuk dilakukan perubahan, maka harus disampaikan dahulu kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Terkait Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah juga ditemukan kejanggalan-kejanggalan seperti Jasa Giro Kas Daerah Kami mempertanyakan target yang tetap, dibandingkan target APBD murni yaitu sebesar Rp. 8.923.758.000. Sedangkan realisasi pada tahun 2009 sebesar Rp. 11.361.966.442, kenapa di tahun 2010 malah menurun, pendapatan dari BLUD RSUD Tanjung Uban, di APBD Murni masuk Retribusi sebesar Rp. 2.1 Milyar, tetapi di perubahan APBD masuk ke lain-lain PAD yang sah menjadi Rp. 1.5 Milyar sehingga terjadi perbedaan Rp 600 Juta, kenapa bias terjadi perbedaan, Kegiatan/Program Multy Years, dalam pelaksanaannya tahun ini adalah tahun terakhir, maka kami minta kepada Pemerintah Provinsi untuk transparan dan bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaannya. Apalagi proyek Multy Years banyak mendapat sorotan dan dipertanyakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan benar.

"Kegiatan yang sekiranya tidak akan selesai pada bulan Desember 2010 tidak perlu dipaksakan untuk dianggarkan. Kami mencermati dalam pelaksanaan APBD tahun 2009 ada banyak kegiatan yang tidak terlaksana. Kami berpendapat perlunya perencanaan yang tepat sehingga output dan outcomenya pun menjadi jelas, sehingga anggaran yang dialokasikan tersebut tidak menjadi sia-sia," kata Abdurahman.

Terkait penambahan anggaran beasiswa, mohon tansparansi dalam proses pelaksanaan dan pemberiannya dengan memperhatikan anak yang tidak mampu dan berprestasi, karena masih banyak anak-anak kita terutama di hinterland yang perlu mendapat bantuan beasiswa.

"Kita melihat secara umum, Pemprop Kepulauan Riau sepertinya belum konsisten dalam menggunakan anggaran yang ada," tutup Abdulrahman