Komisi IV DPRD: Progres Pendidikan di Kepri Belum Terlihat
TANJUNGPINANG - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Husnizar Hood melihat progres Pendidikan di Kepri secara kebijakan masih belum terlihat. Tetapi pendidikan di Kepri secara fisik sudah mulai terlihat yang memang menjadi kewajiban pemerintah.
"secara kebijakan masih dibicarakan antara DPRD Kepri dengan Pemprov Kepri," kata anggota komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau itu di Tanjungpinang, Kepri, Sabtu.
Ia mengatakan bahwa kedepannya muatan lokal akan menjadi pelajaran wajib, untuk menanamkan pendidikan karakter ke generasi-generasi muda yang ada di Kepri dari setiap tingkatan pendidikan. Ada empat hal yang akan ada di dalam muatan lokal tersebut yaitu sejarah riau lingga, adat istiadat, gurindam dua belas, dan adat melayu. nantinya juga akan dimasukan sastra melayu. kemudian inilah yang akan menjadi benteng dalam menghadapi persaingan dan tantangan global.
Anggaran APBD Provinsi 20% dianggarkan untuk pendidikan, APBD Kepri saat ini Rp.3,4 Triliun. Maka anggaran untuk pendidikan adalah Rp.700 Miliar. Dana yang bisa diserap hanya Rp.300 Miliar selebihnya itu tidak bisa diserap oleh pemerintah. Padahal itu juga sudah dialirkan ke Perguruan Tinggi, Dispora, Perpustakaan, BLK, Dinas Kebudayaan. Seharusnya dana ini diharapkan bisa di manfaatkan untuk mendanai kebijakan pemerintah yang berdampak jangka pendek dan jangka panjang dalam meningkatkan pendidikan di Kepri.
"kedepan kita akan bicara barang yang berkualitas, investasi ke depan adalah kualitas dimana kualitas itu adalah pendidikan," Lanjutnya.
Persaingan bebas itu akan dihasilkan dari kualitas pendidikan itu sendiri.
