Adakah Langkah Pasti Untuk Mengatasi Kemiskinan?

Masalah Kemiskinan memanglah merupakan masalah yang sangat kompleks untuk  di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini, terkhusus di negara yang kita tempati yaitu, Indonesia. Hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan bersangkutan di antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan, pendapatan, dan kondisi lingkungan atau bisa di akibatkan oleh faktor internal lainnya.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan yang medasar untuk melanjtkan kehidupannya. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk di perhatiakan secara lebih spesifik lagi, sebab jika tidak di perhatikan secara menadasar akan dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggerakkan sektor UMKM. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). 

Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain :

1. Menciptakan iklim yang kondusif.

2. Menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro.

3. Menyediakan bantuan teknis.

4. Memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. 

Dalam hal mengatasi masalah kemiskinan, yang berpotensi dan yang berperan besar dalam hal pengelolaan kebijakan adalah pemerintah. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu untuk mematahkan pokok permasalahan yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Memang sudah berbagai program pemerintah yang sudah dijalankan dan difokuskan untuk solusi mengatasi masalah kemiskinan ini. Di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang merupakan perpaduan yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah. 

Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesnas dan sekarang muncul lagi kebijakan baru yang di namakan BPJS, yang tentunya untuk mengurangi beban yang sedang dalam masa pengobatan. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak yang nyata terhadap kemiskinan tersebut. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di indonesia. 

Negara wajib menyediakan jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945, dan juga harus selalu memperhatikan kepentingan masyarakatnya, karena fungsi utama dalam pemerintahan adalah pelayanan. Maka dari itu tunjukan fungsi dari pemerintahan itu sendiri melalui pergerakan yang pasti.

Untuk itu perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah menyangkut masalah kebijakan yang telah menyebar luas dengan persantasi angka yang cukup menanjak. Seharusnya pemerintah melakukan semacam pembenahan, agar bisa mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Berikut langkah yang mungkin bisa di tempuh untuk mengatasi masalah kemiskinan : 

1. Menindak tegas pelaku korupsi, yang telah mewabah dari generasi ke generasi. 

2. menciptakan lapangan kerja yang mungkin bisa di pahami oleh mereka yang tidak mempunyai wawasan yang luas.

3. Menstabilkan harga sembako dan bahan pokok dasar lainnya. 

4. Memperhatikan generasi penerus yang berada di bawah umur dengan menggalakkan beasiswa.

5. Memperhatikan tingkat kesehatan dan biaya pengobatannya.

6. Memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.

Mudah-mudahan dengan adanya sedikit rumusan atau pendapat yang di sampaikan sedikit terbuka dan menemukan titik terang yang nantinya akan membuat kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan lingkungan atau kesejateraan masyarakat yang mengakibatkan kemiskinan. Mudah-mudahan kemiskinan di Indonesia dapat di cegah dan dapat di tanggulangi dan masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera.

Nurhadiyanti Kamarwan

Mahasiswi Stisipol Raja Haji