Tujuh Sikap Muhammadiyah Terkait Bencana Asap

Diterbitkan oleh pada Selasa, 27 Oktober 2015 11:52 WIB dengan kategori Nasional dan sudah 788 kali ditampilkan

Organisasi Muhammadiyah prihatin atas sikap pemerintah terkait penanganan bencana kebakaran hutan dan kabut asap yang hingga saat ini belum terselesaikan. Padahal, kabut asab di Sumatera dan Kalimantan itu sudah menimbulkan korban jiwa.

 

Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhidin Mawardi mengutarakan tujuh sikap terkait masalah itu. Pertama, mendesak pemerintah mengerahkan potensinya untuk menanggulangi bencana tersebut.

 

"Muhammadiyah mendesak supaya pemerintah mengerahkan segala potensi dan sumberdaya yang ada. Datangkan ahli lahan gambut untuk menyelesaikan masalah yang terjadi," ujarnya, Selasa (27/10/2015).

 

Kedua, pemerintah diminta meninjau kembali lokasi kejadian dan tidak memberlakukan kebijakan kanalisasi dan pembuatan embung dalam upaya pengendalian kebakaran lahan gambut.

 

Ketiga, memilih dan menerapkan cara pengelolaan lahan gambut yang berbasis kearifan lokal, yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Seperti pembuatan tabat untuk lahan gambut yang terpengaruh pasang surut air laut.

 

Keempat, mewajibkan perusahaan yang telah membuka lahan dengan pembakaran untuk melakukan penanggulangan kebakaran dan merestorasi kerusakan ekosistem yang disebabkannya. Perusahaan itu juga diminta menanggung semua kerugian akibat pembakaran lahan.

 

Kelima, mencabut konsesi pengusaha perkebunan kelapa sawit yang telah menyebabkan bencana asab. Keenam, mengurangi persentase luas lahan gambut. Ketujuh, melakukan penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan.


(okz)