PROBLEMATIKA IMB DI TANJUNGPINANG

Diterbitkan oleh Saiful pada Sabtu, 12 Desember 2015 12:29 WIB dengan kategori Opini dan sudah 2.077 kali ditampilkan

Proses untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terkesan rumit dan membutuhkan waktu lama secara tidak langsung menjadi sebagian masyarakat enggan untuk mengurus perizinan tersebut. Tidak sedikit rumah atau bangunan yang didirikan (sudah jadi) tanpa dilengkapi IMB. Kondisi tersebut menjadikan banyak lahan hijau yang dimanfaatkan untuk perumahan tanpa dilengkapi dengan IMB yang merupakan salah satu syarat untuk mendirikan bangunan. Akibatnya saat muncul persoalan tidak sedikit konsumen (masyarakat) yang menjadi korban.



Ironisnya proses pembuatan perumahan tersebut mengabaikan aturan pemerintah. Misalnya bagi orang yang ingin membangun perumahan idealnya saat mau mengajukan lahan diserahkan dulu pada negara. Setelah itu negara baru menyerahkan dalam wujud Hak Guna Bangunan (HGB) untuk selanjutnya dipecah-pecah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Biasanya  untuk mengajukan Izin Peruntukkan Tanah (IPT) sehingga bisa diketahui layak tidaknya perizinan baru pengembang bisa membuat untuk diajukan . Seperti sarana jalan, fasilitas ibadah, sarana bermain yang besarnya sekitar 30 persen dari luasan yang akan dibangun. Kalau semua itu sudah jelas dan betul baru bisa diproses. Sayangnya di era globalisasi seperti sekarang pengembang hanya melihat dari sisi bisnis dan mengabaikan aturan yang ada,”

Selain jumlah perumahan yang belum memiliki IMB cukup banyak, keterbatasan jumlah SDM secara tidak langsung juga menjadi problem yang belum bisa ditangani secara tuntas. Akibatnya jumlah perumahan yang belum mempunyai IMB semakin banyak dan sulit ditangani. Sayangnya adanya sertifikat hak milik justru menjadi daya tarik tersendiri bagi  masyarakat yang ingin membeli perumahan tanpa memikirkan HGB. Sementara saat ditanya tentang persyaratan perizinan, pengembang selalu menjawab masih dalam proses.

Supaya kasus serupa tidak terulang lagi , alangkah baiknya apabila konsumen lebih cermat dalam membeli atau memilih perumahaan. Pasalnya tanpa adanya sikap kritis dari masyarakat dikhawatirkan hasil yang dilakukan kurang bisa optimal. Apalagi saat ini banyak yang menggunakan jalur hijau untuk area perumahaan.

Untuk menarik minat masyarakat agar mau mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal, Pemko Tanjungpinang melalui melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tanjungpinang memberi kemudahan syarat pengurusan izin tersebut.Jika dihitung dari segi biaya, masyarakat akan mendapat pengurangan di bagian penyederhanaan gambar. Sebab, retribusi pengurusan IMB itu sendiri tidak banyak, sekitar Rp300 ribu. Yang mahal adalah pengambilan gambar.

Saat ini, sangat banyak rumah tinggal penduduk yang belum memiliki IMB. Sedangkan perumahan komersil dan ruko yang dikembangkan developer, sebagian sudah memiliki IMB, sebagian sedang pengurusan dan sebagian lagi belum diurus. Diperkirakan, jumlah rumah warga yang belum memiliki IMB puluhan hingga seratusan ribu unit. Umumnya, rumah yang belum memiliki IMB adalah milik penduduk yang dibangun sendiri, bukan perumahan yang dibangun developer.

 

IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tidak hanya dibutuhkan saat akan mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga termasuk saat kita membongkar, menambah, merenovasi, mengubah, atau memperbaiki bangunan yang dapat mengubah bentuk atau strukturnya. Tujuan diterbitkannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bangunan tersebut terhadap penghuni dan lingkungan sekitarnya.