Problematika Rakyat Di Wilayah Perbatasan
Indonesia sebagai bangsa besar dan memiliki wilayah yang luas baik daratan maupun lautan pasti memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan dan persatuan serta kesatuan wilayahnya, apalagi posisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki karakteristik perbatasan sangat rawan sengketa mengenai daerah perbatasan dengan negara tetangga sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia.
Selama beberapa puluh tahun ke belakang masalah perbatasan memang masih belum mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. Sama halnya dengan masa sekarang. Belum ada tindak nyata yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat dan daerah perbatasan yang memiliki resiko besar di “caplok” oleh negara tetangga. Terkesan biasa saja. Padahal disitulah adanya “tameng” ketahanan nasional di daerah perbatasan dan menjadi benteng utama dalam menjunjung dan menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari batas luar.
Kita ambil kasus diwilayah Kalimantan Timur tepatnya di Sungai Simantipal dan Sungai Sinapad. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan dipisahkan oleh sungai. Masyarakat disana bergantung untuk makan dan hidup mereka menggunakan kebutuhan pokok dari (Sabah), Malaysia. Bahan pangan seperti beras, gula, bawang-bawangan sampai BBM dibeli dari negara tetangga tersebut. Yang jadi pertanyaan mengapa mereka melakukan hal itu? Salah satu jawabannya adalah karena moda transportasi yang langka mengakibatkan kebutuhan pokok masyarakat harganya menjadi mahal. Mereka lebih memilih menyebrang sungai membeli bahan baku pokok dari negara tetangga dengan harga lebih murah ketimbang harus melalui jalan darat berpuluh-puluh kilometer untuk membeli bahan baku pokok. Betapa pilunya kehidupan masyarakat kita yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Kondisi daerah perbatasan seperti yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa letak geografis daerah perbatasan sangatlah tidak menguntungkan. Hal ini mengakibatkan kehidupan masyarakat setempat serta pembangunan wilayah perbatasan masih sangat terbatas dan relatif tertinggal jauh. Ketertinggalan secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan Kalimantan Timur juga dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas yang tidak memadai, seperti jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun sungai masih sangat terbatas, prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon relatif minim, ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Kondisi keterbatasan tersebut akan semakin nyata dirasakan oleh masyarakat perbatasan ketika mereka membandingkan dengan kondisi pembangunan di negara tetangga Malaysia.
Kita sudah seharusnya malu akan kejadian ini. Rakyat disana adalah rakyat Indonesia tapi memerlukan bahan pokok dari negara Malaysia. Kemana peran pemerintah? Apakah menunggu Malaysia mencatok tanah milik kita Negara Kesatuan Republik Indonesia? Atau Apakah menunggu masyarakat disana menjadi warganegara Malaysia baru pemerintah turun tangan? Ini yang masih menjadi tanda tanya sampai sekarang.
Tidak hanya saya mungkin berfikiran begini bagi pemerintah, tapi juga sebagian orang-orang Indonesia yang peduli terhadap nasib rakyat perbatasan. Ibarat pujian, tapi menyindir. Bisa mendengar, tapi pura-pura bisu. Bisa melihat, tapi pura-pura buta. Mungkin seperti itulah pujian yang dapat diberikan kepada pemerintah dari rakyat perbatasan. Saya harapkan peran aktif lagi nyata dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat seperti pembangunan sarana dan prasarana lengkap dengan infrastruktur jalan kekota agar terdorongnya masyarakat diperbatasan untuk berkembang dan tidak lagi memerlukan barang-barang kebutuhan pokok dari negara tetangga kita.
