Ahok Akui Akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta Buruk

Kamis, 21 Januari 2016 08:56 WIB
341x ditampilkan Nasional

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali harus mengakui bahwa DKI Jakarta mendapat nilai kurang memuaskan dalam hal birokrasi. Hal tersebut tercermin dari rilis Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi yang memberi nilai CC terhadap DKI Jakarta.



Meski nilai yang diberikan tersebut kurang memuaskan, bahkan terkesan buruk, Basuki mengungkapkan bahwa nilai tersebut benar adanya. Standar tim swasta yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI pun memberikan nilai yang tak jauh berbeda.

"Jika menggunakan standar tim swasta ya belum (memuaskan). Jika mau dinilai masih CC atau enam," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/1).

 

Ahok, sapaan Basuki, mengatakan bahwa jeleknya akuntabilitas birokrasi di Jakarta disebabkan oleh kebiasaan para pejabat eselon di dinas-dinas yang terlalu sering bermain. Permainan yang dimaksud adalah permainan para pejabat dengan pihak swasta.

Selain itu, masalah penunjukkan langsung terhadap berbagai proyek juga diindikasikan menjadi aspek yang membuat nilai DKI buruk.

Meski begitu, Ahok mengungkapkan tak semua dinas mendapatkan nilai jelek. Dinas Kebersihan dicontohkan sebagai dinas yang nilainya cukup bagus.

 

"Misalnya Dinas Kebersihan itu bagus, tapi sayang yang bawahnya masih ada yang bermain," kata Ahok.

"Eselon III yang parah, Eselon II mungkin terima setoran. Ini pelan-pelan akan kami berantas."

Berdasarkan data Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi 2015, Pemprov DKI ada di peringkat 18 dengan nilai 58,57 atau setara dengan CC. Data tersebut dicantumkan Kemenpan-RB dalam situsnya www.menpan.go.id.