DPRD Lingga Minta Pemda Asumsikan DBH Secara Rasional
LINGGA - Dewan Perwakilan Rakyat Dareha (DPRD) Kabupaten Lingga merekomendasikan terhadap LKPJ Bupati Tahun 2015 pada sidang Paripurna yang dilaksanakan di ruang paripurna Sekretariat DPRD Lingga, Selasa (24/5) . Dalam rekom tersebut DPRD menyarankan Pemerintah Daerah asumsikan Dana Bagi Hasil (DBH) secara rasional sebab beberapa tahun belakangan estimasi transfer dari pusat ke daerah sering meleset dari asumsi.
Juru bicara pansus paripurna Agus Norman mengatakan pada penyampaian catatan strategis rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Lingga tahun 2015, menurutnya beberapa tahun belakangan ini, dana transfer pusat kerap lari atau meleset dari asumsi pendapatan awal. Hal ini karena adanya kebijakan fiskal yang cenderung membuat angka tersebut menurun. Untuk itu Pemerintah Daaerah perlu waspada, karena akhir tahun selalu terjadi penundaan transfer dana pusat tersebut meskipun SPM sudah dikantongi daerah.
"Secara umum, kebijakan fiskal melalui transfer pusat cendrung perlu pendekatan secara masiv dan sisitematis, agar dapat di tingkatkan. Sejauh ini kebijakan viskal terus menurun," ujarnya,
Dia katakan asumsinya dibuat lebih rasional supaya daerah tidak terjebak masalah defisit sehingga menyarankan pemerintah daerah tidak terlalu tinggi meletakkan marjin, melebihi batasan 5 persen untuk menghindari hal yang menyebabkan kemungkinan melesetnya asumsi pada pendapatan daerah. Di kesempatan itu juga ia menyebutkan soal catatan Silpa yang perlu di perhatikan kedepannya.
"Kalau sampai daerah terjebak dari asumsi Silpa yang tinggi, itu agak berat. Kalau bisa nol agar nantinya kita tidak terbebani pembiayaan," terangnya.
Dilain sisi, menurutnya pendapatan dari bunga dana cadangan yang dimasukan dalam alokasi pendapatan lain-lain yang sah, sebaiknya di kelola apabila plus. Begitu juga mengenai DBH yang kerap menjadi penyebab defisit daerah. Ia menyadari Lingga bukan sebagai daerah penghasil ditambah dengan kondisi harga minyak dunia yang fluktuatif, membuat ketidak pastian angka DBH daerah supaya tidak terlalu optimistik di sektor pendapatan tersebut. (MK)
