Disiplin Pegawai Tetap Jadi Program Utama Awe Nizar pada 100 Hari Kedua Masa Kerja
LINGGA - Menjelang berakhirnya 100 hari kinerja Awe-Nizar pada akhir Mei mendatang, Bupati Lingga terus menyoroti kedisiplinan pegawai dilingkup Pemerintah Kabuapten Lingga. Pasal jelang menuju akhir masa kerja 100 hari sampai memasuki tahap 200 hari kerja, Bupati Lingga masih banyak menerima laporan persoalan kedisiplinan pegawai.
Seperti diketahui dari pemberitaan terdahulu, belum genapnya masa kerja 100 hari, Alias Wello selaku Bupati Lingga telah memberhentikan lebih kurang 20 ASN yang indispliner. Hal ini, kedepannya juga tidak mustahil dia lakukan pada masa ke 200 hari, apabila kedapatan ada pegawai yang tidak disiplin.
Di 100 hari kedua kepemimpinannya bersama Nizar, Wello telah mempersiapkan paket kebijakan daerah dengan program kerjanya lebih menitikberatkan pada sektor pembenahan pelayanan publik dan peningkatan kedisiplinan jajaran pegawai.
Menurut Wello, kemajuan sebuah daerah tentu diberikan contoh oleh pelayanan yang baik oleh aparatur sipilnya. Apalagi baru-baru ini ia masih menerima laporan terhadap pelayanan yang tidak maksimal dibeberapa dinas di lingkungan Pemkab Lingga hingga membuat keluhan masyarakat yang menganggap belum puas. Untuk di100 hari ke duanya, pemerintahan Awe - Nizar, akan terus melakukan gebrakan agar masalah minm pelayanan tersebut dapat di atasi.
"Rencana 100 hari kedua, saya akan tetap merencanakan aspek disiplin pegawai atau aparatur, yang kedua masalah pelayanan pejabat publik," ujarnya, Selasa (24/5).
Dikatakannya, sejumlah laporan yang masih dikeluhkan masyarakat yang ia terima, salah satunya dokumen pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sektor pelayaanan pengurusan KTP, akta, kesehatan, surat tanah, dan sebagainya, masih belum begitu baik. Sejumlah persoalan yang lamban dikerjakan instansi pelayanan menimbulkan masalah baru di masyarakat. Bahkan ada laporan kepala desa yang masih belum menerima gaji, sertifikasi guru yang sampai saat ini sebagian masih belum dapat, serta pelayanan lainnya yang dianggap belum mumpuni. Permasalahan itu diharapkan dapat teratasi pada 100 hari keduanya.
"Kemudian saya sudah dengar masalah surat - surat tanah yang dilakukan oleh pejabat kita, harganya masih tinggi - tinggi. Tidak memenuhi standar, suatu daerah dengan daerah lain beda - beda, bahkan ada satu daerah itu lebih mahal lagi dari sebelum saya memimpin. Saya dengar semua keluhan masyarakat ini, saya turut perhatian," katanya.
Sejauh ini, Awe mengaku telah mengambil sejumlah langkah tegas bagi para aparatur sipil yang tersandung persoalan disiplin pegawai yakni dengan melakukan pemberhentian. Hal itu dilakukan, untuk membuat efek jera bagi pegawai lainnya, agar nantinya pegawai lain tidak mengikuti hal buruk tersebut. Walau dari segi pelayanan Awe mengaku masih belum puas, namun dilihat dari disiplin pegawai dan absensi untuk masuk kantor sudah cukup bagus.
"Kebetulan ada informasi lagi masalah pelayanan rumah sakit, ini saya belum puas. Disiplin pegawai atau aparatur, kemudian tingkat pelayanan aparatur, baik pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Saya akan melakukan penekanan lagi disitu," tegasnya. (MK)
