Kewarganegaraan Menteri Arcandra Harus Dipastikan Pemerintah

Senin, 15 Agustus 2016 08:13 WIB
284x ditampilkan Nasional

Pemerintah wajib memastikan status kewarganegaraan yang disandang Menteri ESDM Arcandra Tahar. Perombakan Kabinet Kerja dinilai telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

"Agar isu ini tidak liar sudah saatnya pemerintah menjelaskan lebih lugas soal dwi kenegaraan yang bersangkutan," kata politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo usai menghadiri diskusi di kantor Indikator Politik Indonesia, Menteng, Jakarta, Minggu (14/8).

Menurut Bamsoet, begitu dia disapa, isu kewarganegaraan ganda yang menimpa Menteri Arcandra hanyalah persoalan administratif belaka. Dia mengatakan, sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku, Indonesia tidak mengenal istilah dwi kewarganegaraan.

Undang-undang juga mengatur syarat minimal tinggal selama lima tahun jika warga negara asing ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 

"Tidak perlu ada kehawatiran. Tinggal cek saja di imigrasi bagaimana status yang bersangkutan," kata ketua Komisi III DPR itu.

Namun, lanjut Bamsoet, jika isu kewarganegaraan Menteri Arcandra terbukti benar maka pemerintah harus melakukan terobosan untuk mensiasati kebuntuan undang-undang yang berlaku saat ini.

"Misalnya, syarat untuk menjadi WNI minimal lima tahun tinggal di Indonesia. Itu sulit dipenuhi," jelasnya. [RMOL/wah]