Kemana Dana Pra dan CSR Proyek Bendungan Nipa-Nipa Makassar-Maros

Diterbitkan oleh Adhie pada Sabtu, 6 Mei 2017 12:53 WIB dengan kategori Headline Makassar dan sudah 3.974 kali ditampilkan

MAKASSAR, -- keberadaan dana pra dan Coorporate Social Responsibility (CSR) atas pembangunan bendungan penampungan air nipa-nipa yang terletak di perbatasan Makassar-Maros, jadi sorotan pertantaan warga.

Proyek yang berjalan tanpa ada kompensasi terhadap masyarakat sekitar, sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan berupa dana pra dan CSR, yang menrut Eka Hakim salah seorang warga BTN Asabri Desa Moncongloe Lappara Kec. Moncongloe Kab. Maros, Jumat (5/5) kemarin, menerangkan bahwa, ada beberapa desa disekitar kawasan pembangunan bendungan tersebut yang rawan terkena dampak lingkungan.

"Sewaktu-waktu bisa saja terjadi sesuatu, pada areal lingkungan di salahsatu desa yang yang terletak diantara Desa Moncongloe Lappara Kab. Maros" ungkap Eka Sabtu (06/05/2017), terkininews com.

"Kami warga disini tak pernah dilibatkan dalam pembahasan penerbitan izin Amdal sementara yang sangat rawan terkena dampak adalah kami warga disini ,"tandas Eka.

Ia mengungkapkan pada saat musim hujan dibulan lalu, dimana beberapa area persawahan masyarakat berubah menjadi kolam lumpur akibat tercemar lepasan air dari tampungan sementara bendungan nipa nipa tersebut, sambung dia

Kami mendesak aktifitas bendungan nipa nipa dihentikan sementara sebelum ada pembahasan dengan warga sekitar. Ini sudah terlampau jauh mereka beraktifitas tanpa pernah mendapat persetujuan seluruh masyarakat yang rawan terkena dampak akibat adanya pembangunan bendungan kolam nipa nipa itu, tegas Eka.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-PR) melalui Dirjen SDA (Sumber Daya Air) Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan- Jeneberang membangun kolam pengendali banjir di Sulsel yang dinamakan kolam regulasi nipa-nipa yang terletak di Desa Moncongloe Lappara, Kec. Moncongloe Kab. Maros.

Humas KSO Nipa-Nipa, Muh. Ramli mengatakan keberadaan kolam regulasi nipa-nipa selain berfungsi untuk menampung air yang masuk melalui pelimpah selama terjadi puncak banjir juga diharapkan mampu untuk mengurangi luasan areal daerah yang terdampak banjir. Terutama daerah yang terdapat di bagian hilir sungai Tallo.

"Jadi kolam ini untuk mengamankan daerah pemukiman dibagian hilir sungai Tallo yang diperkirakan sering terkena dampak banjir seluas 3000 Ha yang terdiri dari Kec. Tallo, Tamalanrea dan Kota Makassar sendiri, "kata Ramli.

Selain bermanfaat sebagai pengendali banjir, kolam berdaya tampung 84 Ha tersebut, kata Ramli juga berfungsi sebagai konservasi air tanah dan meningkatkan nilai permukiman disekelilingnya.

"Juga untuk perikanan air tawar dan pengembangan daerah wisata, "terang Ramli.

Kolam regulasi nipa-nipa lanjut Ramli dapat mengairi persawahan masyarakat di tiga kabupaten/kota yang berdekatan masing-masing Kota Makassar, Kab.Maros dan Kab. Gowa.

"Pengerjaan kolam ini dilakukan sejak Desember 2015 dan rencananya selesai dibangun Desember 2018 ,"ujar Ramli.

Ia mengungkapkan pembangunan kolam regulasi nipa-nipa menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) melalui Kementerian PU-PR sebesar Rp 347.192.511.000.

"Hanya saja pembebasan lahannya belum kelar tapi kita optimis selesai tepat waktu agar segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, "tandasnya. (*/).