JPIK Sulsel Temukan Dugaan Perusahaan Pelanggar AMDAL DLH Berdelik Laporan Berkala Rahasia Perusahaan

Adhie Rabu, 29 Mei 2019 17:12 WIB
445x ditampilkan Headline Makassar

MAKASSAR, -- Sepanjang Maret hingga April 2019, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia (JPIK) Sulawesi Selatan beserta konsorsiumnya di lima provinsi, kembali memperdalam investigasi peredaran kayu dan ada salah satu temuan bahwa perusahaan- perusahaan kayu cenderung mengabaikan pengelolaan lingkungan hidup.

Hampir semua perusahaan yang dipantau, diduga tidak melakukan laporan berkala pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan ada perusahaan yang masih dicurigai tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, sepeeti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). 

Para pelaku dari perusahaan ini jelas melanggar UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang dalam hal ini Pemda atau Dinas Lingkungan Hidup pun dianggap tidak menjalankan regulasi karena tidak melakukan pemantauan dan pengawasan. 

Empat bulan awal pemantauan (Januari- April), pemantau independen fokus menelusuri legalitas/dokumen industri yang menjadi target pemantauan. Industri yang dijadikan target pemantauan, dipilih berdasarkan kapasitas produksi, yakni minimal 6000 meter kubik. 

Beberapa dokumen legalitas yang ditelusuri adalah yang terkait dengan kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup dan keselamatan tenaga kerja. Hasilnya, ditemukan pola seragam di kelima provinsi yang jadi wilayah pemantauan. Salah satu yang jadi sorotan pemantau adalah tidak adanya sistem administrasi yang baik, di industri maupun di instansi pemerintah. 

Di Sulsel misalnya, pemantau menemukan industri yang tidak dapat menunjukkan dokumen AMDAL. Meski belum bisa dipastikan apakah industri terkait memang tidak memiliki AMDAL, atau hanya sistem administrasinya saja yang buruk sehingga dokumen AMDAL tersebut tidak bisa ditemukan.

Akan tetapi, tim pemantau JPIK Sulsel telah melakukan penelusuran, mulai dari Dinas Lingkungan (DLH) Hidup Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, hingga melakukan permintaan resmi ke industri tersebut. 

“DLH kota/kabupaten dan provinsi mengatakan bahwa industri yang dimaksud belum pernah menyetor dokumen AMDAL. Namun, pihak industri mengatakan mereka sudah menyetor dan rutin mengirim laporan berkala setiap 6 bulan,” kata Mustam Arif, Focal Point JPIK Sulsel. Rabu (29/5/2019) terkininews.com

Namun DLH Kota Makassar masih enggan memberikan data tetkait laporan pengelolaan lingkungan secara berkala untuk perusahaan yang diminta pemantau. 

Pihak DLH beralasan bahwa laporan berkala itu menyangkut rahasia perusahaan sungguh hal yang tidak selaras dimana dokumen laporan pengelolaan lingkungan adalah dokumen publik sesuai "UU No.14 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik". Tandas Mustam Arif

Sementara salah satu perusahaan di Makassar menyatakan telah mengirim laporan secara online lewat sistem informasi lingkungan hidup Sulsel melalui website . Sementara website yang dimaksud setelah dicek, tidak aktif, tambah Mustam.

Dengan kondisi ini, pemantau mencurigai memang ada industri yang tidak patuh pada regulasi lingkungan, dan menganggap dokumen AMDAL hanya sekedar formalitas semata. Namun demikian, JPIK Sulsel akan terus melakukan penelusuran terkait hal ini dan pemantauan selanjutnya. 

Hal serupa ditemukan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil penelusuran JPIK Sulteng, perusahaan yang dijadikan target pemantauan, juga tidak memenuhi persyaratan administrasi kepatuhan lingkungan hidup. Saat ini, JPIK Sulteng sedang memantau sebuah perusahaan yang beralamat di Kecamatan Parigi Moutong, dan memproduksi tripleks setengah jadi dengan kapasitas pabrik mencapai 6000 m3. 

"Kami sudah meminta keterangan dari DLH Parigi Moutong. Hasilnya, perusahaan terkait sudah beberapa kali tidak menyetor laporan pengelolaan lingkungan hidup," kata Rizal dari JPIK Sulteng.

Di Maluku Utara, tim pemantau dari JPIK Malut menemukan aktivitas perusahaan yang melanggar lingkungan hidup. Salah satunya adalah pengambilan dan pengangkutan kayu ke tempat penampungan yang masih mengikuti aliran sungai. Selain itu perusahaan yang mempunyai wilayah konsesi di Pulau Bacan ini menebang kayu di bantaran sungai. Hal ini mengakibatkan aliran air sungai tertutup dan kerap kali air meluap dan merusak kebun dan tanaman warga. Di samping itu, juga ditemukan aktifitas perusahaan yang mengangkut material galian C di dalam sungai tanpa adanya izin dari Pemerintah setempat.

Sama seperti di daerah lainnya, saat menelusuri dokumen AMDAL, JPIK Maluku Utara tidak menemukannya meskipun telah melakukan langsung ke DLH Provinsi Maluku Utara dan DLH Kabupaten Halmahera Selatan.

Indikasi Perusahaan Fiktif

Sementara itu, di Sulawesi Tenggara, Tim Pemantau dari JPIK Sulawesi Tenggara menemukan indikasi perusahaan fiktif. Modusnya, perusahaan tersebut terdaftar di Dinas Kehutanan Sultra. Bahkan memliki sertifikat legalitas kayu. Namun ketika ditelusuri, industri tersebut tidak terdapat di alamat yang dicantumkan dalam dokumen legalitas. Aparat pemerintah kelurahan  tempat dimana alamat perusahaan tersebut menyatakan tidak tahu, bahkan tidak terdaftar di alamat yang dimaksud. 

JPIK Sultra mencurgai, perusahaan tersebut dibuat hanya untuk kebutuhan operasional, untuk menggantikan perusahaan yang sebelumnya dibekukan karena melakukan pelanggaran. Sebelumnya, terdapat perusahaan di Sultra yang dibekukan. Setelahnya, muncul perusahaan baru yang kemudian menjadi penadah kayu menggantikan perusahaan yang dibekukan tersebut. Namun ketika ditelusuri alamatnya, perusahaan terkait tidak ada. 

Sebagaimana diketahui, Sultra merupakan salah satu target empuk bagi pelaku perdagangan kayu ilegal. Pada awal tahun 200-an, Sultra memiliki potensi hutan jati yang sangat besar. Bahkan, pemerintah ketika itu mencatat PAD Sultra dari potensi jati mencapai Rp 14 Miliar pada tahun 2010 dan meningkat jadi Rp 42 Miliar pada tahun 2014. Namun seiring waktu, hutan jati saat ini sudah habis di sultra. 2 perusahaan besar, yakni CV Nurtiba dan PT Satya Jaya Abadi dibekukan karena hal ini.

Pencurian Sonokeling

Sementara itu, di Jawa Timur, mulai melakukan pemantauan lapangan, JPIK Jawa Timur menemukan tindakan pencurian Kayu Sonokeling di sepanjang jalan provinsi/nasional di Kabupaten Tulungagung. Pada saat melakukan investigasi lapangan, JPIK Jatim menemukan sebanyak 89 tunggak pohon Sonokeling yang telah ditebang. Penebangan ini dinilai janggal, sebab hanya pohon jenis sonokeling yang ditebang. Sebagaimana diketahui, sonokeling adalah jenis kayu keras yang paling banyak diincar pelaku industri. Kayu ini tumbuh di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dan masuk dalam spesies terancam punah yang masuk dalam spesies yang dilindungi dalam Daftar Appendix II CITES (Convention on International Trade in Endangered Species)

Atas temuan ini, JPIK Jatim melapor kepada Gubernur Jatim yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Bina Marga.

Berdasarkan hasil investigasi lanjutan, JPIK Jatim menemukan bahwa kayu curian tersebut dikirimkan ke sebuah perusahaan di Mojokerto dengan nota angkutan namun tanpa surat angkutan resmi sesuai peraturan yang berlaku. JPIK Jatim kemudian membuat laporan kepada Kapolres Tulungagung dan Trenggalek. Pada 09 April, Kepolisian Trenggalek menangkap 5 orang tersangka pencurian.

Pemantauan peredaran kayu dilakukan oleh JURnaL Celebes dan didukung oleh Organisasi Pangan Dunia/Food and Agriculture Organization (FAO) lewat program Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FAO FLEGT Programme) di lima provinsi masing-masing Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. JURnaL Celebes sebagai Focal Point Jariangan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulsel dalam pemantauan menggandeng JPIK di lima provinsi. 

Pada Mei-September mendatang, pemantauan akan difokuskan di lapangan dengan melihat jalur peredaran/distribusi kayu dari hulu ke hilir (sumber kayu menuju industri).