2 Siswa di Batam Dimutasi ke PKBM Lantaran Tak Mau Hormat Bendera Saat Upacara

Diterbitkan oleh Admin pada Kamis, 28 November 2019 12:20 WIB dengan kategori Batam Headline Pendidikan dan sudah 567 kali ditampilkan

BATAM, -- Kasus mutasinya 2 siswa SMPN kota Batam ke PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) lantaran tidak mau hormat bendera saat upacara di sekolah menimbulkan pro dan kontra.

Menurut orangtua, sang anak tetap menghormati proses upacara dengan cara berdiri tegap, namun dalam ajaran pemahaman kepercayaannya hormat kepada bendera adalah menyembah, sehingga si anak tetap upacara tetapi tidak hormat bendera saat upacara di sekolah.

Sekolah menyampaikan bahwa sudah 2 tahun melakukan pembinaan, namun kedua anak tersebut tidak berubah, sehingga Sekolah memutuskan untuk mengembalikan ke orang tua dimana Dinas Pendidikan kota Batam kemudian memutasi kedua anak tersebut ke PKBM terdekat,

Dari informasi yang diterima terkininews.com kamis (28/11/2019) melalui komisioner KPAI bidang Pendidikan bahwa putusan diambil  melalui rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan kota Batam dengan pihak sekolah dan KPPAD Batam dan Kepri.

Lanjut kata ketua KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti, bahwa hal ini Bukan Kasus Pertama. Siswa tidak mau hormat bendera  pernah terjadi juga tahun 2010 di NTT dan 2018 di Kalimantan Utara.

Pada tahun 2018 di Kalimantan Utara bahkan si anak tidak sekedar tidak mau upacara bendera dan hormat bendera, bahkan kabarnya orangtua juga melarang si anak ikut pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sehingga nilai Pkn tidak ada di rapor hasil belajar. Tandas Retno Listyarti,

Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat bersedia menerima para siswa  yang bersangkutan, asalkan bersedia ikut upacara, hormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia raya dan mengikuti pelaharan PKn.  Kasus kota Batam, Kalimantan Utara maupun NTT, secara kebetulan semua  anak dan orangtua adalah  penganut agama Kristen.

Sehubungan di keluarkannya 2 siswa di Batam, maka KPAI menyampaikan: KPAI  menyayangkan keputusan sekolah yang didukung oleh Dinas Pendidikan kota Batam yang memutuskan memutasi 2 siswa tersebut ke PKBM. Kemungkinan besar orangtua berkeberatan anaknya dipindahkan ke PKBM, apalagi sewaktu bersekolah di jenjang SD, kedua anak itu diperbolehkan upacara meskipun tidak melakukan hormat bendera.

Apa itu PKBM? PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. PKBM berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan setempat. PKBM ini bisa berupa tingkat desa ataupun kecamatan. untuk mendirikan PKBM bisa dari unsur apapun oleh siapapun yang tentunya telah memenuhi syarat-syarat kelembagaan antara lain: Akta Notaris, NPWP, Susunan Badan pengurus, Sekretariat dan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kab/kota.

Banyak orangtua dan anak menganggap bahwa PKBM bukanlah sekolah formal  meskipun ujiannya kesetaraan, ijasahnya sama atau setara dengan sekolah formal si anak sebelumnya.

Adapun Rekomendasi KPAI

Pertama, Demi kepentingan terbaik bagi anak, KPAI mendukung anak tetap bisa bersekolah, tetapi bukan di PKBM. Kecuali si anak memang menginginkan pindah ke PKBM, anak harus didengar pendapatnya dan seharusnya sebelum keputusan memutasi, kedua anak seharusnya di assessment psikologi  terlebih dahulu agar keputusan dapat mempertimbangkan kondisi psikologis kedua anak ybs.   Apalagi, suasana belajar antara sekolah awal dengan PKBM tentulah sangat berbeda, secara psikologis pasti berdampak pada anak, misalnya menjadi rendah diri dan kurang bersemangat belajar/berprestasi.

Selain itu, apakah di tatatertib sekolah ada ketntuan bahwa jika seorang siswa tidak mau hormat bendera maka siswa akan di beri sanksi di keluarkan  setelah pembinaan dilakukan dan tetap tidak ada perubahan.  Sekolah tidak bisa menghukum seorang siswa tanpa didasarkan pada aturan yang ada.

Kedua, KPAI mendorong ada tindaklanjut dari keputusan yang sudah diambil pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan kota Batam. Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Batam (misalnya melalui pengawas sekolah) harus lebih intensif dan maksimal lagi memberikan pengertian kepada keluarga dengan menggandeng kementerian agama, pemerintah daerah dan tokoh agama terkait.

Ketiga, KPAI mendorong dimaksimalkannya upaya persuatif dan terencana antara Pemda bersama Kementerian Agama melakukan intervensi berbasis keluarga, karena agama anak umumnya mengikuti agama atau kepercayaan orangtuanya.  Hal ini untuk mencegah penyebaran keyakinan bahwa mengangkat tangan untuk hormat bendera berbeda dengan menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa. Upaya ini juga sekaligus mengedukasi orangtua dan masyarakat untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan. (*/)