Moment Hari Anti Korupsi se-Dunia Diwarnai Aksi GARANSI dan GEMPA Sumut di Kantor Kejati

Admin Senin, 9 Desember 2019 20:30 WIB
240x ditampilkan Daerah Headline

Medan, -- Momentum peringatan hari Anti Korupsi se-Dunia yang diperingati tahunan pada 09 Desember, menjadi perhatian sejumlah elemen drai masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) dan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara ( GEMPA-SUMUT ) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jln A.H Nasution Medan.

Pantauan terkininews.com Senin (09/12/2019) Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan massa meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi di Tanjungbalai yaitu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencara atas program kegiatan Tahun Anggaran 2018.

"Momentum memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia yang diperingati setiap satu tahun sekali yakni pada hari ini  Tanggal 09 Desember 2019, untuk itu kami menyampaikan adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kota Tanjungbalai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencara Kota Tanjungbalai pada beberapa program kegiatan Tahun Anggaran 2018". Ungkap ketua GARANSI Henri Sitorus dalam orasinya.

Henri Sitorus juga menjelaskan, bahwa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas PPKB Kota Tanjungbalai ( Hj. Ernawati, S.IP., MM ) pada Tahun Anggaran 2018 tersebut ialah :

1. Alokasi Program Keluarga Berencana,  pagu anggaran sebesar Rp. 2.239.000.000,00 T.A 2018, namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp 2.041.000.000,00.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pagu anggaran sebesar Rp 350.000.000,00T.A 2108, namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 340.000.000,00.

3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Berencana Yang Mandiri, pagu anggaran sebesar Rp313.000.000,00 T.A 2018, namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 309.000.000,00.

4. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, pagu anggaran sebesar Rp 294.000.000,00 T.A 2018, namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 260.000.000,00. Ungkapnya.

Selain itu Ketua GEMPA-SUMUT Fahlevi Nasution mengatakan dalam orasinya, bahwa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Hj. Ernawati, S.IP., MM pada sejumlah kegiatan Tahun 2018 dinilai sangat terstruktur dan sistematis terbukti hingga saat ini tidak tercium oleh aparat penegak hukum di Sumatra Utara.

"Dugaan korupsi yang dilakukan oleh Hj. Ernawati, S.IP., MM pada sejumlah kegiatan Tahun 2018 dinilai sangat terstruktur dan sistematis terbukti hingga saat ini tidak tercium oleh aparat penegak hukum di Sumatra Utara, sehingga hal tersebut merugikan keuangan Negara/ Daerah Miliaran Rupiah". Ungkap Fahlevi.

Untuk itu dalam momentum peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia pada hari ini kami menyampaikan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Dinas PPKB Kota Tanjungbalai (Hj. Ernawati, S.IP., MM) pada beberapa kegiatan Tahun Anggaran 2018 lalu, kami yakin dan percaya Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara dibawah kepemimpinan Bapak Fahruddin Siregar SH, MH., dapat secepatnya mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut yang diduga aktor intelektualnya dikomandoi oleh Kepala Dinas PPKB Kota Tanjungbalai Hj. Ernawati, S.IP., MM. Tambah Fahlevi.

Setelah berorasi satu jam lebih pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kasipenkum Kejatisu Sumanggar Siagian langsung menemui massa dan berjanji akan menyampaikan tuntutan massa secara langsung kepada pimpinan.

"Terimakasih kepada rekan-rekan dari GARANSI dan GEMPA-SUMUT yang tetap komitmen menyampaikan aspirasi Rakyat kedepan Kantor Kejatisu ini atas temuan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas PPKB Kota Tanjungbalai Hj. Ernawati, S.IP., MM. Pada beberapa kegiatan T.A 2018". Ungkap Sumanggar.

Dan saya yang mewakili pimpinan berjanji kepada rekan-rekan akan menyampaikan isi tuntutan ini langsung kepada pimpinan, selain itu kami akan berkoordinasi dengan Kejari setempat tentang penanganan dugaan korupsi tersebut. Dan isi tuntutan dari rekan-rekan ini menjadi bukti awal bagi kami untuk melakukan penyelidikan, dan apabila terbukti maka kami akan memproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tambah Sumanggar. (Parsatuan Siregar/*)