Opini Pemberdayaan dan Local Economic Development

Admin Jumat, 1 Mei 2020 12:32 WIB
254x ditampilkan Headline Opini

Baru-baru ini Sri Mulyani, menteri keuangan Indonesia, menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia akan sangat mengkhawatirkan. Akan terjadi sebuah resesi pada pertumbuhan ekonomi kuartal ke II, bahkan bisa minus. Dan, diperkirakan akan membaik pada level 1,5 persen pada kuartal ke III. 

Kondisi seperti itu memaksa pemerintah memutar otak dan dengan segera membuat sebuah kebijakan dalam konsep darurat. Resesi yang akan terjadi menjadi ancaman bersama bahwa ekonomi Indonesia akan terpuruk dan berdampak pada banyak aspek, pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, dan dekadensi. 

Kontroversi kartu pra kerja dan RUU Cipta Kerja sampai hari ini belum selesai sebagai sebuah kebijakan utuh. Jika tidak disikapi dengan segera maka permasalahan negara ini seperti bola salju yang siap kapan saja menggulung. 

Apa yang salah? 

Ada sebuah kesalahan dalam negara ini, yaitu sebuah jarak antara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat. Padahal, tiga unsur tersebut seharusnya berkesinambungan dalam pembangunan. Sampai saat ini, pemerintah hanya memproduksi kebijakan yang pada dasarnya tidak memiliki dasar yang kuat dan mempunyai ketumpulan. 

Pemerintah yang tidak pernah tahu sirkulasi antara permasalahan dan juga peluang di dalam masyarakat sering kali mengambil keputusan yang absurd. Dalam pemberdayaan ini merupakan kesalahan fatal karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 

Begitu pun, dalam sektor pendidikan, sampai saat ini justru terus merawat jarak dengan masyarakat. Mereka lebih senang berjejaring dengan unsur pemerintahan daripada masyarakat. Itu karena proses administrasi memaksa mereka, lembaga pendidikan, untuk membebek pada pemerintah. 

Hal itu yang kemudian membuat lembaga pendidikan tidak pernah benar-benar bermanfaat untuk lingkungan. Tridarma Perguruan Tinggi sering diabaikan, atau dijalankan hanya sebatas ritual administrasi. Sangat jelas bahwa lembaga pendidikan terlihat sangat parno jika dihubungkan dengan uang dan pemerintah. 

Hasilnya tidak pernah terbentuk sebuah sistem baku dalam pengajaran. Sistem yang monoton dan tidak pernah berkecimpung dengan realitas sosial kemasyarakatan membuat lembaga pendidikan tidak pernah tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. 

Akhirnya masyarakat seperti sebuah sekolahan dan sekaligus pemerintahan mandiri. Masyarakat membentuk sebuah kebudayaan, pendidikan, kekayaan sosial dan proses kemasyarakatan lainnya tanpa ada sentuhan pemerintah dan lembaga pendidikan. 

Masyarakat adalah sebuah subjek pembangunan bukan sebuah objek. Tentu pelibatan masyarakat sangat penting dan sikap egaliter perlu diterapkan dalam banyak hal. Penting bahwa hubungan tiga sisi antara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. 

Jika ini dapat berjalan, maka negara akan menekan sedemikian mungkin tingkat kesenjangan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan kekuatan hukum, lembaga pendidikan yang memberikan pengetahuan-pengetahuan dan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan. 

Interaksi tersebut akan membentuk sebuah gerakan yang kokoh. Kekuatan politik tentu sangat dibutuhkan dalam sebuah gerakan. Tujuannya adalah untuk mencover aktivitas gerakan. Begitu juga lembaga pendidikan, sebagai muara pengetahuan berfungsi untuk mentransfer keilmuan tertentu dan juga skill atau keahlian. 

Tentu dua elemen, pemerintah dan lembaga pendidikan, harus berani keluar dari rutinitas tradisional. Semuanya harus terbuka dan saling mengokohkan. 

Mengakhiri kesenjangan

Ben white (2004; 2016) menjelaskan bahwa generasi 1950-1960 adalah periode dimana banyak sarjana Indonesia yang produktif. Banyak dari mereka memihak pada rakyat kecil sebagai sebuah gerakan di bawah keterbatasan. Salah satu hal yang dapat digambarkan adalah konsep turba yang menjadi sebuah gerakan dari Lekra. 

Turba adalah sebuah konsep pemberdayaan yang memihak pada rakyat miskin. Meski ini dikaitkan dengan konsep Komunis luar, namun Turba memiliki nilai kedaerahan yang kuat. Hari ini telah banyak dilakukan oleh politikus yang ingin meraih simpatisan masyarakat, sering disebut sebagai program blusukan. 

Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dengan mengusung sebuah gagasan pokok yaitu seni untuk rakyat bergerak secara berdampingan dengan masyarakat. Penerjunan sejumlah pegiat turba adalah untuk menyudahi sebuah keterpurukan dalam bidang ekonomi, budaya dan sosial. 

Gerakan-gerakan yang dilakukan adalah untuk melawan koorporasi yang mengambil hak masyarakat. Gerakan ini tentu masih relevan dilakukan di era dimana media, industri digital lahir sebagai sebuah keberlimpahan. 

Untuk menyudahi sebuah keterpurukan ekonomi tentu perlu dilakukan sebuah konektifitas di lingkungan masyarakat. Aktivitas kolektif seharusnya menjadi fokus utama pengembangan. Stabilisasi ekonomi penting untuk dilakukan, dan ini bukan hanya tugas pemerintah saja, namun juga lembaga pendidikan dan masyarakat itu sendiri. 

Maka, pemberdayaan adalah program yang seharusnya dimasifkan. Masyarakat tentu membutuhkan dorongan dan pendampingan karena keterbatasan pada ide gagasan dan kreativitas. Pemerintah dapat mengambil peran dalam sektor politik dan kebijakan. Sedangkan, lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab pada kebaruan ide dan gerakan. Dan, masyarakat adalah subjek pelakunya. 

Pembangunan ekonomi lokal dapat segera dilakukan ketika tiga unsur tersebut dapat berjalan secara beriringan. Dan, ini dapat menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi negara saat ini. Dimana resesi akan tertekan dengan pemaksimalan pembangunan ekonomi lokal melalui jalan pemberdayaan. 

Akhir dari sebuah proses pemberdayaan adalah sebuah kemandirian, baik dalam administrasi, sosial, kebudayaan, dan ekonomi serta politik. Meski pemberdayaan tidak akan pernah selesai, namun proses pemandirian harus segera dilakukan untuk meningkatkan kelas masyarakat. 

Dalam banyak hal, pemberdayaan akan mampu menggali sebuah kekuatan sosial dan potensi. Proses konektivitas yang bervariasi tidak akan pernah membunuh kreativitas. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga pendidikan juga harus selalu hadir sebagai pihak pengontrol dan pelaku pemberdayaan. (*)

 

Dwi Nugroho
Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat