Pengurus Masjid di Batam Minta Pemko Tegas dan Adil Ambil Kebijakan

Admin Kamis, 21 Mei 2020 15:18 WIB
450x ditampilkan Batam

BATAM – Forum Silaturahmi Pengurus Masjid Kota Batam bersama tokoh-tokoh masyarakat meminta ketegasan dari Pemko Batam terkait kebijakan dalam penanganan Covid-19. Langkah yang diambil pemerintah justru membingungkan masyarakat, khususnya bagi umat Islam.

Keluhan tersebut disampaikan para perwakilan pengurus masjid dan tokoh masyarakat kepada Fraksi PKS DPRD Batam di Batam Centre, Rabu (20/5/2020) sore.

Ketua Forum Silaturahmi Pengurus Masjid Kota Batam Sawindu Yuda mengatakan, pertemuan tersebut untuk menyampaikan kondisi masyarakat yang kebingungan atas kebijakan Pemko Batam dalam menghadapi Covid-19. Sebelumnya, pihaknya juga sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam.

“Kami berharap agar segera terlepas dari wabah virus korona, sehingga umat Islam bisa kembali salat berjamaah di masjid, bisa salat Idul Fitri dan melakukan aktifitas-aktifitas keagamaan,” katanya.

Menurutnya, dengan kebijakan yang tidak tegas akan memecah belah masyarakat karena ada yang tetap menjalankan ibadah di masjid dan sebaliknya. “Kalau ini terus dibiarakan tanpa kejelasan akan berbahaya,” katanya.

Febri, salah satu pengurus masjid menambahkan, masyarakat sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Seluruh masjid ditutup dan diawasi dengan ketat, sementara fasilitas umum seperti mall tetap beroperasi.

“Masyarakat merasakan ketidakadilan. Padahal masjid adalah pusat kekuatan umat Islam,” ujarnya.

Dewan Pembina 212 Mart Kota Batam, Iqbal mengatakan salah satu kebijakan pemerintah yang membingungkan adalah statement Wali Kota Batam Muhammad Rudi bahwa Batam akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Kemudian berubah lagi dengan karantina perkecamatan, dan sampai hari ini tidak ada kejelasan,” katanya.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Batam Rohaizat mengatakan pihaknya juga merasakan kondisi yang sama dengan apa yang disampaikan pengurus masjid seperti dampak ekonomi, ketidakpastian dan ketidakadilan kebijakan pemerintah dan lainnya.

“Namun kami tidak hanya diam, dalam beberapa kesempatan kami sudah menyampaiakan langsung secara resmi melalau sidang paripurna ke Pemko. Ke depan aspirasi bapak-bapak akan terus kami sampaian ke pihak eksekutif,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Batam, Mochamat Mustofa menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak mudah mengambil keputusan untuk menerapkan PSBB karena itu keputusan pemerintah pusat atas usulan daerah melalui Gubernur dengan pertimbangan yang matang.

“Yakni besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial , budaya dan keamanan. Ini sesuai pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kami juga menyampaiakan agar masyarakat tetap mengikuti arahan dari MUI,” katanya.

 

Anggota Fraksi PKS DPRD Batam, Siti Nurlaila mengatakan, bahwa tokoh-tokoh agama sangat beperan besar dalam mengedukasi umat, sebab pemerintah hanya mampu mengimbau. “Para muballiglah yang terus menyadarakan umat untuk menjaga dirinya, keluarganya dan lingkuangan sekitar,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Fraksi PKS DPRD Batam Muhammad Syafei. Ia mengatakan bahwa per tanggal 19 Mei 2020, kasus Positif 107 orang, sembuh 58 orang, meninggal 8 orang, dan perawatan 41 orang. Artinya, bahwa Batam tidak sedang baik-baik saja.

“Saya pribadi terus terlibat untuk mengedukasi masyarakat agar tetap di rumah. Beberapa kali saya mengikuti rombongan aparat kepolisian dan TNI dalam menertibkan kerumunan. Dari pantau saya bahwa pengawasan perlakuannya sama, pasar diawasi, masjid juga diawasi, yang membedakan adalah tingkat kepatuhan masyarakat. Masjid taat jika diimbau namun fasilitas umum masih sulit untuk dikondisikan,” kata Syafei.