Direktur LAKSUS Sulsel Akan Laporkan Dugaan Mark Up Paket Bantuan Covid-19

Admin Selasa, 26 Mei 2020 15:37 WIB
82x ditampilkan Headline Makassar

Makassar, -- Direktur LAKSUS (Lembaga Anti Korupsi) Sulsel angkat bicara dan berencana melaporkan dugaan markup 60.000 paket bantuan sembako, untuk penanggulangan Covid-19 diduga dimainkan, bahkan diduga tidak tepat sasaran.

Dugaan tersebut diungkapkan langsung Direktur Lembaga Anti Korupsi (Laksus) Sulawesi Selatan, Muh Anshar, yang menurutnya ada sekitar 60.000 paket bantuan sembako, bagi masyarakat dan diduga diselewengkan serta di Mark up.

Adapun 60.000 paket bantuan tersebut, merupakan paket bantuan diduga bersumber dari APBD Pemerintah Kota Makassar. Terang Muh Anshar. Selasa (26/5/2020) kepada terkininews.com

"Anggaran bantuannya itu, diduga bersumber dari refocusing anggaran, tiap SKPD yang dikelola langsung oleh Dinas Sosial Kota Makassar," kata Direktur Laksus Sulsel, kata Muh Anshar. 

Kalau ditotalkan nilainya mencapai sekitar Rp 24 miliar. Namun menurut Anshar itu baru sebagian dari anggaran bantuan dari pemerintah Kota Makassar, belum lagi bantuan dari pihak swasta. Tambahnya

"Adapun bantuan sembako dari pihak swasta, yang dimana pihak Dinas Sosial selaku leading sektor penyaluran bantuan tersebut. Diduga tidak transparan menyebutkan jumlah paket sembako bantuan Covid-19 ini.

"Saya menduga kuat jika, 60.000 paket bantuan sembako yang bersumber dari APBD, diduga dicampur dengan paket bantuan dari pihak swasta," sebutnya.
Dimana pembelian paket APBD itu, menurut Anshar bukan sebanyak 60.000 paket. Ia mensinyalir jika pihak Dinas Sosial dan pihak swasta ada permainan kongkalikong. Dalam memainkan harga tersebut. Jelas lebih detil

"Kami menduga terdapat adanya selisih harga. Dengan modus sengaja menyatukan paket bantuan dari swasta dan bantuan sembako dari APBD.
 "Jadi masyarakat tahunya yang terbagi adalah paket APBD saja, bukan paket swasta," sebut Anshar.

Lanjut bukan hanya di Makassar, kata Ansar namun ada beberapa daerah lain juga yang diduga mengalami hal yang sama. Seperti informasi dari masyarakat, yang diperoleh Laksus Sulsel selama PSBB Covid-19 ini berlangsung.

"Ada daerah lain juga yang diduga mengalami hal yang sama, seperti di Kabupaten Gowa dan Takalar," sebutnya.
Sudah ada informasi dan keluhan dari masyarakat terkait paket bantuan sembako tersebut, yang diterima pihaknya.
Maka dari itu pihak Laksus kata Anshar, akan segera melayangkan laporannya ke pihak Polda Sulsel, terkait adanya dugaan penyimpangan penyaluran paket bantuan anggaran Covid-19 tersebut.

Dalam waktu dekat ini, kami akan memasukkan laporannya secara resmi ke Polda. Untuk mengusut dan melalukan proses secara hukum. tutupnya.(*)