Unjuk Rasa Himpunan Mahsiswa Towea, ini Kata Babinsa Desa Lakarama

Admin Jumat, 29 Mei 2020 10:33 WIB
838x ditampilkan Daerah Headline

Muna – Babinsa Desa Lakarama,  Kecamatan Towea, meminta warga desa Lakarama dan Pemerintah Desa agar tetap kondisif menanggapi aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Towea terhadap dugaan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran.

Babinsa Desa Lakarama, Sertu Lini La Lipa mengatakan, pihaknya turut hadir dan mengawasi jalannya demonstrasi kemarin. “Selama berjalannya aksi saya terus pantau, dari hasil pengamatan saya, dan setelah dimediasi semua peserta aksi patuh dan tidak ada yang anarkis,” katanya.

Dalam kegiatan unjuk rasa ini mahasiwa  menuntut adanya transparansi anggaran dari pihak pemerintah dan pendistribusian BLT agar  tepat sasaran. Kegiatan unjuk rasa ini menurut Sertu Lini La Lipa, patut diapresiasi sebagai bentuk kemajuan dan kepedulian anak-anak muda terhadap jalannnya pemerintahan di Desa Lakarama. 

Mereka hanya minta transparansi, ujarnya pada  Jumat(29/5/2020). terkininews.com

Selanjutnya pihaknya juga menyampaikan kepada Pemerintah Desa agar tidak terpancing emosi. “Saya sampaikan kepada  pemerintah desa, bahwa kita harus siap dengan dua hal, yakni  pujian dan kritikan, hari ini kita diuji dengan kritikan agar lebih mendengarkan  keluhan masyaratkat desa,” ujarnya pada awak media

Selain itu koordinator aksi dari Himpunan Mahasiswa Towea, Al Hafis mengatakan “Kami sampaikan aspirasi kami dengan santun karena ini adalah jeritan hati masyarakat desa, mohon terima kami dengan baik” ucapnya.

Diketahui Mahasiswa Towea mengeluarkan empat maklumat tuntuntan antaralain adalah

  1. Transparansi penggunaan anggaran tahun 2019 dan 2020
  2. Meminta Plt. Desa Lakarama memberikan Laporan Pertanggung Jawaban atas  pendistribusian dana bantuan yang diduga tidak tepat sasaran: a. Pendistribusian Mesin Katintin. b. Pendistribusian Body Katintin. c. Bedah Rumah. d. Penetapan dan Pendistribusian BLT, Bansos dan PKH
  3.  Membuka kembali Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Lakarama tahun 2019.
  4. Pertanggungjawaban Kepala Desa Lakarama beserta jajaran di mata hukum.

 
Di pihak lain, mantan Kepala Desa Lakarama, Ahmad Mudju menambahkan “Secara subtantif kita harus melihat aksi ini pada substansi aspirasinya. Secara yuridis aksi itu sudah ada payung hukum.  Saya pribadi memberikan apresiasi kepada generasi muda Himpunan Mahsiswa Towea yang berani mengkritik dan  mengawal pembangunan  Desa Lakarama,” ujarnya.