Ka. Balai Wilayah Sungai II SUMUT diduga dalang pengondisian proyek T.A 2019

Admin Sabtu, 5 September 2020 10:06 WIB
149x ditampilkan Daerah Headline

MEDAN, -- Gerakan Mahasiswa Perduli Sumatera Utara (GEMAPERSU) gelar aksi unjuk rasa dengan sesuai protokol kesehatan yaitu memakai masker dan menjaga jarak, 

Adapun aksi unjuk rasa. Sabtu (5/9/2020) diduga syarat dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di sejumlah kegiatan dan Pengondisian beberapa Item Proyek ditubuh Balai Wilayah Sungai II SUMUT T.A 2019 dan T.A 2020.

Dalam aksi unjuk rasa F. Nasution mengungkapkan bahwa dugaan syarat KKN tersebut juga langsung dikomandoi dan diperintahkan langsung oleh Ka. Balai bersama PPK dengan pengondisian di beberapa Item Proyek antara lain :

  1. Proyek pemetaan dan pengukuran sempadan (Danau Toba) dan desain daya pinggiran lanjutan dengan pagu anggaran lebih kurang Rp. 5,3 Miliar dengan hasil negosiasi Rp. 5,1 Miliar dimenangkan oleh  PT. WAHANA ADYA T.A 2020
  2. Proyek SID rehabilitasi Batang Ilung Kab. Padang Lawas Utara dengan pagu anggaran Rp. 1,4 Miliar bersumber dana APBN T.A 2019 dimenangkan PT. GEODIMANIK KONSULTAN 
  3. Proyek SID Pembangunan D.I Barumun Kab. Padang Lawas Utara dengan pagu anggaran Rp. 1,9 Miliar bersumber dana APBN T.A 2019 dimenangkan oleh PT. TEKNIKA CIPTA KONSULTAN 

Kuat dugaan kami dalam pengerjaan beberapa Item Proyek tersebut dikerjakan oleh satu tenaga ahli atau owner yang sama walaupun memakai Perusahaan yng berbeda. "Ucap Koordinator Aksi" F. Nasution.

Pengunjuk rasa juga menuntut dan mendesak KEJATISU untuk memanggil dan memeriksa Ka. Balai Wilayah Sungai II SUMUT bersama PPK dan rekanan yang diduga telah melakukan syarat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sehingga merugikan uang negara mencapai Miliaran Rupiah 

Kepada penegak hukum terkhusus Polri dan Kejatisu diharapkan untuk tidak tinggal diam menutup mata dan telinga terkait pengondisian beberapa item proyek ditubuh Balai Wilayah Sungai II SUMUT T.A 2019

Para demonstran juga meminta Ka. Balai Wilayah Sungai II SUMUT untuk segera mundur karena sudah dinilai tidak marah dalam mengemban jabatan dan mengangkangi UU. RI. Ucap Ketua GEMAPERSU Abdi Nasution