Warga Menduga Kades Indari Manipulasi LPJ Tahun 2017 2018

Diterbitkan oleh Adhie pada Selasa, 2 Maret 2021 10:55 WIB dengan kategori Daerah Nasional dan sudah 517 kali ditampilkan

LABUHA -  Pemerintah Desa (Pemdes) Indari, Kecamatan Bacan barat Kabupaten Halmahera Selatan diduga melakukan manipulasi laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) tahun angaran 2017 2018.

 

Warga setempat menilai tidak ada realisasi di lapangan baik itu pembangunan fisik dari anggaran DD tahap pertama 2017 Hingga 2018.

 

Salah satu masyarakat setempat mengatakan, proses pembangunan  untuk Desa Indari telah dicairkan sejak awal 2017.

 

“Tapi di lapangan belum dilaksanakan sama sekali oleh Pemerintah Desa IndarI Kecamatan  Bacan Barat” kata Akil, salah seorang warga yang memberi keterangan.

 

“Anehnnya pembagunan di Indari itu selalu ada kejangalan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan contohnya seperti TPQ,  MCK, Gerbang Batas antara Desa, Kegiatan pembinaan umat beragama, Kegiatan pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,Kegiatan bantuan Insiatif guru PAUD, TK, TPA, TKA, Madrasah Nonformal Milik desa, bantuan langsung tunai (BLT), Dana Pemuda dan banyak lagi yang tidak selesai dan semua itu tidak sesuai dengan LPJ nya. masyarakat setempat merasa jengkel dengan ulah kepala desa Idari seakan menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala desa” lanjut akil.

 

Akil juga menambahkan untuk  laporan pertanggung jawaban atau LPJ untuk penggunaan angaran tahun 2017 sampai 2018 Desa Indari telah selesai dibuat. Sementara fakta di lapangan tidak ada kegiatan di desa dari pasca pencairan anggaran tersebut dan lebih mirisnya lagi tidak ada bukti Pembangunan sesuai dengan LPJ itu sendiri.

 

“Padahal realita di lapangan kegiatan untuk penggunaan belum dimanfaatkan sama sekali. Dan masalah yang lainnya adalah tidak adanya transparansi anggaran selama ini oleh pemerintah desa,” sesalnya.

 

Akil juga mengungkapkan  beberapa tokoh masyarakat seperti RT /RW dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengaku tidak mengetahui besaran anggaran DD untuk tahun anggaran 2017 dan 2018.

 

“Untuk anggaran dana desa masyarakat tidak mengetahui, karena tidak ada transparan oleh pemerintah Desa,” tutupnya.