Pemerintah Wajib MengadvokasiPenambang Rakyat

Diterbitkan oleh Saiful pada Ahad, 11 April 2021 11:33 WIB dengan kategori Opini dan sudah 302 kali ditampilkan

 

Somasi Asosiasi Advokat Tambang Indonesia.Akhir-ahir ini kegiatan tambang rakyat menjadi salah satu alternatifkegiatanmasyarakat baik yang berperan sebagai investor lokalmaupun masyarakat pencari kerja disektor tambang rakyat.

Antusiaspara pelaku ekonomi disektor tambang rakyat tentu dilatar belakangi oleh krisis ekonomi yang mendera rakyat kecil dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang dihadapi oleh masyarakat.Sementara tingginya angka pengangguran dan kemiskinan hampir tak terbendung.

Fenomena berjubelnya tenaga kerja yang mengais sesuapnasidi tambangrakyat yang jumlahnya ribuan bahkan bisa puluhansampai ratusan ribu orang, pertandasektor pertambangan rakyat menjadi primadona bagi rakyatkecil, selain hasilnya fantastis juga memberi solusi dan harapan bagi problem ekonomi masyarakat kecil.Bertumbuhnya tambang rakyat baik mineral maupun tambang batuan lainnya diberbagi tempat tentunya menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan advokasi dan pendampingan baik dari aspek regulasi,perizinan maupun manajemen pengelolaan.Kegiatan tambang rakyat memang sudah ada yang  dilegalkanolehpemerintah dalam bentukpemberian izin berupaIPR dan WPR meskipun jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan merebaknya tambang liar diberbagi tempat yang belum dilegalisasi oleh pemerintah.Fenomen tambang liar yang terjadi akhir-akhir ini janganlah disikapi secara ambigu oleh pemerintah dan menjadikan para penambang rakyatsebagai pelaku kejahatantanpamengedukasi dan mengadvokasi.

Fakta menunjukan para penambang rakyat adalah terdiri dari kumpulan penambangtradisionalyang mencarikeuntungan jangka pendekdenganmengandalkan teknologi sederahanatanpa memikirkan kerusakan lingkungan, resiko kecelakaan,keselamatan jiwa dan ancaman kriminalisasi.Tugas pemerintah adalah melakukan pendampingan berupa edukasi, pemberian izin,penelitian, penyiapanSDM, pembinaan teknologidan manajemen pengelolaan,serta menjamin ketersediaanpasar.

Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kemauan politik yang kuat untuk melindungi dan memprioritaskan kegiatan investasi tambang rakyat yang sudah diinsiasi oleh para penambang rakyat, sehingga tidak terkesan melakukan pembiaran.Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkaninvestasiasing yang sudah menguasai hampir mayoritas kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa indonesia.

Hal ini bukanlahbermaksud anti investasi luar tapiaspek keadilan investasi juga perlu dijaga oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Pemerintah  perlu mendorong pengusaha lokal dan koperasi untuk bergerak di sektor tambang rakyat sebagaiamana isyarat uu pertambangan dan pasal 33 UUD 1945.

Salah satu potensi tambang yang menjadi primadona masyarakat yaitu emas. Potensi inicukup besarjika dikembangkan melalui manajemen tambang rakyat dengan bekerja sama dengan swasta nasional maupun pemerintah agar masyarakat juga langsung menikmati potensi kekayaan alamnya.
Khusus untuk maluku utara misalnya potensi emas adalah salah satu potensi tambang yangtelah menjadi sumber pemasok devisa negaradan bertahun-tahun telah dikeruk oleh investor asing.

Jika potensi  ini dimaksimalisasi melaui manajemen tambang rakyat maka rakyat maluku utaraakan menjadi bagian dari negeri yang menikmati kemakmuran dan kesejahteraan.Pemerintah daerah pun akan mendapatkan sumber pendapatan yang berlimpah tanpa harus bergantung ke pemerintah pusat dari sisi fiskal.

Saat ini  kita menyaksikanadanya fenomena tambang emas ilegal yang terjadi dimana-mana khususnyadi maluku utara. Polemikterkait tambang ilegal hampir tiap hari menghiasi pemberitaan media sosial. Pemerintah disatu sisi melarang adanya kegiatan tambang ilegal dan mengkriminalsasi para penambang rakyat sementara para penambang hanya karena motivasi mengais sesuap nasi mereka rela korbankan nyawanya dengan pola penambangan yang sangat tradisional.

Mencermati fenomena ini pemerintah seharusnya hadir untuk memberi solusi dengan berbagai pendekatan baik dari aspek edukasi, regulasidan kemitraan berusaha dengan melegalkan potensi usaha rakyatyang sudah ada tanpa harus memberangus atas nama hukum yang represif dengan melarang dan menghentikan aktifitas para penambang.Ironis memang jika hal ini terus terjadi maka investasi tambang hanya milik para cukong dan rakyat pribumisebagai pemilik sah sumber daya alam berdasarkan hukum adat tinggal gigit jari.

Sudah saatnya pemerintah harus adil dan menjamin hak-hak kedaulatanekonomi warga negara yang bertumbuh dinegaranya sendiri bukan  membiarkan bahkan memberangus dan memberi keleluasaan tanpa bataskepada investasi asing.Rakyat harus diberi ruang dan kesempatan berinvestasi dengan terus ditingkatkan ketrampilan berinvestasi dan iklim berusaha serta permodalan dan regulasi yang tidak berbelit belit dan birokratis.

Jika investasi tambang rakyat memerlukanpermodalan yang besardanpenerapanteknologi tinggi maka, pemerintah wajib hadir menjadi regulator dan fasilitator dan membangun kemitraan strategis antara para pelaku tambang rakyat dengan para pemilik modal besardalam bentuk bapak angkat guna membangun kolaborasi usaha yang saling menguntungkan.

Tulisan singkatiniingin mengirimpesan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maluku utara agar segera mengambil langkahkonkritdanmenyikapi beroperasinya sejumlah tambang rakyat (emas) di maluku utara dengan segera menerbitkan IPRnya khususnyatambang rakyat (emas) di Kusubibi Halmahera Selatan.

 

DirekturEksekutif

Yusma Arifin, S.H.