Antisipasi Perbuatan Culas Penyedia Alat Tes Covid 19 Raden Hari Minta APH Awasi

Diterbitkan oleh Saiful pada Jumat, 14 Mei 2021 19:48 WIB dengan kategori Batam Headline dan sudah 158 kali ditampilkan

BATAM - Munculnya beragam pemberitaan temuan alat swap antigen yang didaur ulang di Sumut dan alat rapid test ilegal di Jawa Tengah oleh Aparat Penegak Hukum (APH) membuat Wakil Ketua II DPRD Kepri mendorong aparat penegak hukum (APH) dan satgas Covid bersama-sama mengawasi para pihak yang berhubungan dengan distributor atau penjual alat tes swab antigen Covid 19 dari upaya serupa atau potensi perbuatan culas lainnya.

"Saat ini seperti yang kita ketahui APH di daerah lain berhasil menangkap oknum yang mendaur ulang alat test covid dan alat rapit test ilegal, kita berharap APH di Kepri untuk mengawasi dugaan hal serupa karena bukan tidak mungkin juga ada oknum-okmum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan praktek serupa di Kepri utamanya terkait alat tes," kata  Raden Hari Tjahyono.

Jika alat test Covid 19 didaur ulang atau yang digunakan ilegal, tambah Raden, tentu kita akan sulit sekali mendeteksi kevalidan Covid. 

"Sedangkan alat tes yang asli saja perlu berkali-kali untuk menditeksi virus Covid 19 apalagi yang ilegal atau daur ulang, ini perlu diantisipasi," kata Raden Hari Tjahyono.

Dengan pengawasan yang ketat, menurutnya upaya-upaya untuk berbuat culas oleh pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggungjawab akan menggugurkan niat pelaku yang mencoba untuk melakukan hal tercela di atas. 

Ancaman pidana dari perbuatan di atas juga tidak main-main. Mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau yang juga dikenal dengan barang "KW", dalam Pasal 100 – Pasal 102 UU MIG diatur mengenai tindak pidana terkait merek:
 
Pasal 100 UU MIG

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 UU MIG

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 
Pasal 102 UU MIG
Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 
Tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, hanya dapat ditindak jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari perumusan Pasal 103 UU MIG:
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.