Masyarakat Tanjung Uma Menolak Rencana Reklamasi PT Bumi Mas Putra Perkasa

Diterbitkan oleh Saiful pada Senin, 31 Mei 2021 10:44 WIB dengan kategori Batam Headline dan sudah 649 kali ditampilkan

BATAM – Puluhan masyarakat dari sejumlah elemen Kampung Tua Tanjung Uma yang di akomodir oleh Forum Komunikasi RT RW (FKTW) menggelar aksi penolakan terhadap rencana penimbunan hutan mangrove dan rencana reklamasi pantai Kampung Tua Tanjung Uma (31/05/2021). Aksi yang digelar di pantai Tanjung Uma tersebut  menyusul kekhawatiran akan rusaknya hutan mangrove yang ada di pantai tersebut jika rencana reklamasi yang dilakukan pihak PT Bumi Mas Putra Perkasa terlaksana.

“Kami masyarakat Tanjung Uma menolak keras adanya rencana penimbunan hutan bakau (mangrove) yang akan dilakukan PT. Bumi Mas Putra Perkasa dan juga rencana reklamasinya. Selain ini menyalahi aturan, nelayan Tanjung Uma juga akan terancam dengan rusaknya lingkungan akibat rencana reklamasi ini” ujar Ahmadi Awang, Ketua FKTW Tanjung Uma.

Aksi tersebut juga diikuti oleh Anggota DPRD Kota Batam Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rohaizat yang merupakan putra asli kelahiran Tanjung Uma yang kini menjadi tokoh tempatan. Dalam keikutsertaannya tersebut, Rohaizat memberikan dukungannya kepada warga juga mengedukasi warga terkait kondisi saat ini.

“Kita pastikan bahwa rencana reklamasi yang akan dilakukan PT. Bumi Mas Putra Perkasa tidak berizin. Karena tidak memiliki izin amdal (analisa dampak lingkungan). Dan salah satu syarat untuk mendapatkan amdal adalah dengan sosialisasi dan mendapatkan izin dari masyarakat” tutur Rohaizat saat memberikan sambutannya.

Dilanjutkan oleh Rohaizat, saat ini Kampung Tua Tanjung Uma bersama 5 kampung tua lainnya sedang dalam proses legalitas menyusul 7 kampung tua sebelumnya yang sudah berhasil mendapatkan legalitasnya.

“Dari Pemko Batam megusulkan tahun 2020 harusnya ada 6 titik yang diterbitkan legaltasnya antara lain Tanjung Uma, Kampung Melayu, Kampung Panau, Tanjung Sengkuang, Tembesi dan Batu Merah. Nantinya akan ada sekitar 1600 Sertifikat yang diterbitkan khusus Kampung Tua Tanjung Uma” papar Dewan Asli Tanjung Uma yang akrab disapa Pak Long Itu.

Aksi yang melibatkan puluhan masa ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Sebenarnya kita tidak ingin ada perkumpulan masa. Tapi melihat kondisi kampung kami yang genting ini maka tidak ada pilihan lain selain melakukan aksi penolakan. Kami menghimbau warga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kami berikan masker kepada yang tidak membawa masker. Juga hand sanitizer tidak lupa kami berikan” tutur Rohaizat.

Pihak PT. Bumi Mas Putra Perkasa mengaku saat ini mengantongi PL dan HPL dari BP Batam. Hal ini juga saat ini menjadi sengketa yang cukup membebani proses legalitas Kampung Tua Tanjung Uma dan kampung tua lainnya. Sementara itu Sofyan Djalil, Menteri ATR era periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi mengegaskan saat kunjungan ke Tanjung Uma bahwa PL dan HPL harus segera dikembalikan kepada masyarakat Kampung Tua agar proses sertifikasi bisa segera di selesaikan.