Rohaizat Usulkan Sidang Itsbat Terpadu Disdukcapil, Pengadilan dan Kementerian Agama

Diterbitkan oleh Saiful pada Rabu, 30 Juni 2021 13:45 WIB dengan kategori Batam Headline dan sudah 868 kali ditampilkan

BATAM – Anggota DPRD Kota Batam Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rohaizat mengusulkan pada Disdukcapil Kota Batam untuk mengadakan sidang itsbat terpadu yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kota Batam. Hal tersebut ia sampaikan pada saat rapat pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2020 (29-06-2021) yang digelar oleh badan anggaran bersama beberapa OPD yang hadir diantaranya Disdukcapil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP.


Rohaizat menyatakan sidang itsbat terpadu ini sangat penting karena memudahkan dan memberikan akses kepada warga yang ingin mendapatkan pencatatan sipil atas pernikahannya.


“Fakta di lapangan banyak sekali kita jumpai pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah secara agama tapi belum tercatat secara hukum. Akhirnya sulit mengurus kartu keluarga bahkan anaknya tidak  punya akta kelahiran. Dengan adanya sidang itsbat terpadu ini bisa dihadirkan akses yang memudahkan dan praktis bagi pasangan yang (pernikahannya-red) harus mendapatkan pengakuan secara hukum atau buku nikah” ujar Rohaizat.


Beberapa faktor yang dinilai membuat warga seakan enggan mengurus pencatatan sipil turut diungkapkan pria yang akrab disapa Pak Long itu.

“Selain masalah kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi, masalah finansial dan pengetahuan akan akses juga menjadi penyebab banyaknya pernikahan masyarakat saat ini yang belum diurus catatan sipilnya. Kemudahan ini yang perlu kita hadirkan kepada masyarakat kita” tutur Rohaizat.

Rohaizat juga menuturkan bahwa masyarakat perlu diberi edukasi akan pengertian serta pentingnya tertib administrasi.


“Sidang itsbat ini bukan bertujuan untuk menikahkan ulang masyarakat yang baru menikah secara agama, namun membuatkan pengakuan secara hukum. Jika memungkinkan sekalian dibantukan pembuatan KK dan akta bagi anaknya”. kata Rohaizat.


Sementara itu berdasarkan keterangan dari Rohaizat juga, Disdukcapil pernah melakukan sidang itsbat terpadu dengan lembaga terkait sebelumnya. Namun hal tersebut tidak lagi di laksanakan.


“Sebaiknya ini kembali dianggarakan agar tertib administrasi. Karena tertib administrasi ini berpengaruh ke banyak hal seperti bantuan sosial dan lainnya. Dengan tertib administrasi kita bisa menerapkan hak dan kewajiban kepada masyarakat dengan tepat sasaran” ujar dewan yang juga merupakan tokoh masyarakat kampung tua Tanjung Uma itu.