Pemda di Kepri Diminta Gunakan Pendekatan Edukasi Humanis Soal Vaksin

Diterbitkan oleh Saiful pada Sabtu, 3 Juli 2021 16:39 WIB dengan kategori Bintan dan sudah 160 kali ditampilkan

BINTAN  - Anggota Komisi IV DPRD Kepri Hanafi Ekra meminta Gubernur Ansar Ahmad dan berharap kepala daerah lainnya yang menetapkan tidak dibayarnya tunjangan ASN dan menghentikan layanan administrasi untuk mencabut point penundaan pembayaran tunjagan bagi ASN yang tidak ingin mau di vaksin. Dia berharap Pemda menggunakan pendekatan edukasi humanis.

Hal ini diungkapkannya baru-baru ini kepada wartawan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan organisasi kesehatan dunia (WHO) juga menolak atau tidak setuju dengan aturan negara yang mewajibkan vaksin corona.

"Surat Edaran ini yang didasarkan pada Perpres No 14 Th.2021 tidak sesuai dg UU Kesehatan NO.36/2009 yg mana dalam UU tsb menyatakan bahwa setiap individu berhak secara Mandiri untuk mendapatkan layanan kesehatan yg dia perlukan dengan kata lain mau divaksin atau tidam itu kembali ke masing-masing pribadi pribadi warga/ASN.
Dan telah diketahui, secara kedudukan (Hirarki) hukum bahwa kebijakan atau peraturan trmsuk Pergub, Perpres tidak boleh bertentangan, harus sejalan dengan  peraturan perundangan di atasnya (UU/Konstitusi)," kata Hanafi Ekra.


Menurutnya, dia menyuarakan aspirasi/kegelisahan ASN atas  Surat Edaran Gubernur  tersebut sehingga Vaksinasi dikalangan ASN tdk lagi bersifat Mandatory (kewajiban) tetapi dikembalikan ke status sebenarnya yaitu Voluntary (Sukarela) sebagaimana pernyataan WHO.

"Kita ingin vaksinasi ini berangkat dari kesadaran bukan paksaan, jadi tugas Pemda membuat edukasi yang baik kepada masyarakatnya  atau saya menyebutnya sebagai edukasi humanis tentang vaksin," kata Hanafi Ekra.

Selain itu, Hanafi Ekra juga berharap negara tetap melayani layanan administrasi publik ke  masyarakat tanpa menambahkan syarat sertifikasi vaksin.

"Secara pribadi saya sudah di vaksin tapi itu atas kesadaran pribadi bahwa ada kemaslahatan yang lebih besar, nah saya berharap pemerintah mengedukasi warga jangan seolah-olah diwajibkan padahal urusan vaksin itu adalau pilihan," tutup Hanafi Ekra.