PKS Desak Pemko Lobi ke Pemerintah Pusat Agar PPKM Darurat Tanjungpinang Tidak Diperpanjang

Diterbitkan oleh Redaksi pada Selasa, 20 Juli 2021 06:11 WIB dengan kategori Headline Liputan Khusus Tanjungpinang dan sudah 61 kali ditampilkan

TANJUNGPINANG - Fraksi  PKS DPRD Tanjungpinang mendesak Pemko Tanjungpinang agar bersama  Pemprov Kepri mengusulkan ke pemerintah pusat agar kebijakan PPKM Darurat tidak diperpanjang. Jika diperpanjang pemerintah diminta menyiapkan bantuan sembako dan uang tunai bagi masyarakat Tanjungpinang yang terdampak secara adil dan merata.

Hal ini seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tanjungpinang Ismiyati, S.Pd.AUD yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II baru-baru ini Senin (19/07/2021) kepada wartawan.

 Menurutnya kebijakan PPKM Darurat  kurang efektif  utamanya dalam menekan angka yang terpapar virus dan memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat Tanjungpinang serta memunculkan konflik horizontal antara Bintan dan Tanjungpinang.

Anggota DPRD Tanjungpinang yang terpilih dari Dapil Tanjungpinang Timur ini juga mengatakan pencabutan kebijakan ini perlu dilakukan untuk meminimalisir masalah sosial yang muncul pasca diterapkannya kebijakan PPKM Darurat dan masalah lainnya.

"Di DPRD dari level kota, provinsi dan pusat melalui anggota legislatif kita, kita PKS sudah mendorong agar kebijakan ini dievaluasi dan untuk Tanjungpinang kita minta dihentikan jika tidak efektif menekan laju angka covid, tapi melumpuhkan sendi-sendi perekonomian" kata Ismiyati.

Dia menambahkan, selain berupaya di parlemen PKS menyadari kebijakan PPKM Darurat membuat masyarakat susah dari berbagai aspek utamanya ekonomi. Lain halnya jika pemerintah daerah atau pusat mampu menanggung semua persoalan ekonomi masyarakat mungkin kebijakan ini dirasakan perlu, tapi kenyataannya tidak.

"Jadi kita ingin kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Dua hal ini harus seiring sejalan dicarikan solusinya, itulah sebabnya kita memdorong Pemko melalui pemerintah provinsi, melobi pusat segera agar kebijakan ini tidak diperpanjang, jika diperpanjang saya berharap pemerintah harus menyiapkan bantuan untuk masyarakat terdampak secara adil dan merata, kita hanya bisa bersuara soal kebijakan kesehatan memang terpusat, tapi tak ada salahnya untuk disuarakan suara masyarakat Tanjungpinang yang kesulitan " kata Ismiyati.