Musda RAPI Menggeliat ada Mosi Tak Percaya Anggota Dibalik Pemilihan

Diterbitkan oleh Admin pada Kamis, 4 November 2021 22:06 WIB dengan kategori Headline Makassar dan sudah 471 kali ditampilkan

MAKASSAR, -- Riak Riak kekecewaan pengurus RAPIDA atas pemilihan ketua dalam Musda RAPI ke 6 yang rencana akan di helat pada 06 September 2021 nanti

Kekecewaan pengurus lantaran calon atau kandidat yang di gadang gadang akan menahkodai RAPIDA kedepan nya merupakan bukan dari pengurus RAPI baik daerah maupun wilayah.

Saat ditemui disela sela kegiatan bincang bincang santai kebanyakan pengurus merasa heran dan kebingungan atas penunjukan langsung oleh Ashari Daeng Tawang selaku ketua RAPIDA periode 1997 - 2021, sementara masih banyak pengurus yang mampu menahkodai RAPIDA kedepannya.

Penunjukan tersebut membawa segenap pengurus berencana akan mempersoalkan hasil keputusan yang dianggap sepihak dari ketua RAPIDA yang akan mengakhiri masa jabatan kepengurusan.

"Jelas bahwa nama yang di gadang gadang menggantikan Ashari Daeng Tawang menjadi ketua ini tidak pernah terdaftar dan masuk sebagai pengurus" Kata Supriadi Tahir yang akrab disapa Enol

Secara pribadi, menurutnya tetap akan kembali dan berpegang pada Anggaran Dasar (AD/ART) Anggaran Rumah Tangga organisasi sebagai pedoman kalayakan mencalonkan diri sebagai ketua.

Saat ditanya terkait pencalonan Hasan Basri Ambrala sebagai calon kuat menahkodai RAPIDA Makassar. Enol tegas menjawab 'TIDAK' karena tidak melalui mekanisme mekanisme pemilihan dimana ada beberapa unsur pengurus  daerah tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tukasnya.

Hal senada diungkap Akbar SH yang akrab disapa (Jenderal Komo) selaku Dewan penasehat 01 RAPI Makassar kembali tegas menyatakan bahwa nama yang diperkuat oleh panitia pelaksana MUSDA RAPI sama sekali tidak pernah menjadi anggota apalagi pengurus.

"Bahkan anggota yang memiliki 1028 saja yang secara aturan Kalau dia mau memaksakan untuk ikut menjadi kandidat RAPI Prov SulSel sama sekali tidak memenuhi persyaratan karena yang memenuhi persyaratan itu sekurang kurangnya pernah jadi anggota dan pengurus 2 tahun". Tegas Jenderal Komo

Lanjut dalam proses pengurusan seperti ini kecuali kalau tidak ada kandidat lain yang memenuhi persyaratan boleh mencalonkan diri kalau masih ada kandidat lain kenapa mesti memilih kandidat dari luar. Kata dia.

"Masih banyak calon lain misalkan saya sendiri yang pernah menjadi pengurus dan jadi ketua 25 tahun. Juga ada Enol yang pernah jadi sekretaris  RAPIDA dan banyak lagi pengurus pengurus lain yang memenuhi persyaratan". Tegasnya

Ditambahkan lagi bahwa nama Hasan Basri Ambarala yang menguat seolah dipaksakan lantaran sama sekali tidak memenuhi persyaratan dimana salah satunya persyaratan adalah mereka itu jadi pengurus atau memiliki 1028.

Jadi secara hukum itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD/ART) Anggaran Rumah Tangga atau tata tertib yang berlaku di organisasi kita. Kata Jenderal Komo.

Bahkan menurut Muhammad Kasim Usemahu SH. selaku Anggota RAPIDA
Bahwa semua keputusan di nyatakan cacat hukum tanpa pengesahan dan pengambilan sumpah dan pencalonan juga seakan tetkesan sembunyi sembunyi.

"Kami akan melakukan persuratan sebagai MOSI tidak percaya kepada RAPINAS atas keputusan sepihak yang dengan melakukan pemilihan secara aklamasi diantara pengurus yang cuma itu itu saja".

Bahkan menurutnya dengan penuh kekecewan lantaran pemilihan ketua RAPIDA tidak berjalan sesuai skema keorganisasian dimana nampak adanya Kongkalikong diantara panitia pelaksana pilihan.

"Saya bahkan pernah ditawari untuk menjadi ketua namun dengan syarat dan patokan sejlah materi" Kata Muhammad Kasim Usemahu.

Lebih jelasnya segenap pengurus dan anggota RAPIDA tidak sepakat dengan MUSDA RAPI ke 6 ini yang dianggap cacat hukum. (*/)