Hasil Riksa Perusak Kawasan Cagar Alam Panua Gorontalo Rampung, Pelaku Terancam Pidana 10 Tahun Penjara

Diterbitkan oleh Admin pada Rabu, 19 Oktober 2022 12:11 WIB dengan kategori Daerah Headline dan sudah 254 kali ditampilkan

GORONTALO, -- Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado, telah merampungkan berkas perkara tersangka YM (42) atas kasus pengolahan kayu dan penambangan emas yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Cagar Alam Panua Provinsi Gorontalo. 

Diketahui berkas tersebut juga telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan (Tahap II). terkininews.com Rabu (19/10/2022)

Sebelumnya, kegiatan pengolahan kayu dan penambangan emas ini ditemukan tim operasi gabungan Balai Gakkum KLHK wilayah Sulawesi bersama dengan Balai KSDA Sulawesi Utara, Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato pada 24 Mei 2022 dan berhasil mengamankan barang bukti mesin chainsaw dan kayu olahan serta menemukan lokasi penambangan dan tempat penampungan material tambang.

Selain itu cagar Alam Panua merupakan habitat dari berbagai satwa Endemik Sulawesi yang saat ini terancam punah, diantaranya adalah Burung Maleo Senkawor, Babirusa Sulawesi, Anoa dan satwa lainnya, yang saat ini mengalami ancaman serius dari aktivitas illegal logging, perburuan liar dan pertambangan emas tanpa izin. 

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Dodi Kurniawan menegaskan bahwa para , pelaku kejahatan ini harus dihukum seberat-beratnya agar dapat menimbulkan efek jera”, Ujarnya.

Lanjut adapun keberhasilan penyidik dalam penanganan kasus ini tentu tak telepas dari kerjasama dan sinergitas yang baik antara Gakkum KLHK Sulawesi bersama dengan Balai KSDA Sulawesi Utara, Polda Gorontalo, Polres Pohuwato dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. 

Diketahui atas perbuatan tersangka YM (42) dapat dijerat dengan Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1), Undang - Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 KUHP dengan pidana penjara maksimal 10 tahun serta pidana denda maksimal Rp. 100 juta.