Presiden Instruksikan Kepala Daerah Agar Memantau Harga

Diterbitkan oleh Achmad Sholeh pada Selasa, 17 Januari 2023 18:08 WIB dengan kategori Headline dan sudah 85 kali ditampilkan

BOGOR - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginstruksikan kepada Kepala Daerah agar memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat Rakornas Kepala Daerah Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Sentul Internasional Convention Center (17/1). 

Hadir secara langsung Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono bersama anggota Forkopimda Kota Tegal di SICC. 

"Saya minta seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga harga barang dan jasa yang ada di lapangan. Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya datang dan kita bisa jelas dan antisipasi untuk kita selesaikan," ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengimbau agar ketika ada kenaikan seperti beras  dan bahan baku lainya. 

"Hati-hati yang namanya kenaikan beras, kita sekarang harus kerjanya detail, apa yang naik dilapangan, beras. Saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini, karena dilapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur 89 daerah juga mengalami hal yang sama. Urusan kecil kecil tomat 82 daerah mengalamu kenaikan dan daging ayam ras 75 daerah mengalami kenaikan," papar Presiden.

Imbauan pun disampaikan Presiden, agar Kepala Daerah sering masuk pasar.

"Tolong Bupati, Walikota, Gubernur sering sering masuk pasar cek betul dilapangan, maka data yang diperoleh sesuai fakta fakta dilapangan, jangan sampe ada yang bilang semua ga ada yang naik pak, saya cek langsung dilapangan. Jadi BPS di daerah informasikan angka angka yang apa adanya kepada kepala daerah," ujar Jokowi.

Wali Kota Tegal menyebut seluruh imbauan yang disampaikan Presiden RI telah diterima dengan baik. Wali Kota meminta instansi vertikal maupun horisonal di Kota Tegal untuk melaksanakan seluruh imbauan yang telah menjadi kebijakan Presiden RI.