Kontroversi Pakta Integritas: Ganjar Pranowo Dikaitkan dengan Kegagalan Pengawasan Mendagri

Diterbitkan oleh Redaksi pada Ahad, 5 November 2023 02:49 WIB dengan kategori Politik dan sudah 268 kali ditampilkan

SORONG - Pakta integritas yang melibatkan Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, menunjukkan dampak yang signifikan pada peta politik lokal. Pernyataan terbuka Yan Piet Moso untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebesar 60 persen lebih di Kabupaten Sorong, Papua Barat, telah menimbulkan pertanyaan serius terkait dengan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut juru bicara Perhimpunan Aktivis 98, Agung Wibowo Hadi, keberadaan pakta integritas ini menjadi bukti konkret kegagalan Kemendagri dalam melakukan pengawasan. Pernyataan tegas Agung pada Sabtu (19/11) bahwa "Mendagri Tito Karnavian gagal," mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja institusi tersebut.

Agung Wibowo Hadi juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap cara Mendagri menjalankan kewenangan dan kewajiban sebagai lembaga negara yang seharusnya memiliki otoritas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, Agung menyiratkan dugaan bahwa Tito Karnavian mungkin terlibat dalam taktik politik dengan menempatkan Pj kepala daerah yang secara strategis mendukung calon tertentu untuk Pilpres 2024.

"Atau bisa saja, Tito diduga main mata dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk menangkan Ganjar Pranowo," ungkap Agung.

Menghadapi tudingan ini, Agung memandang perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Mendagri Tito Karnavian dan Pj kepala daerah di seluruh Indonesia. Dalam pandangannya, Presiden Jokowi seharusnya mempertimbangkan langkah-langkah korektif ini agar jalannya Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan aman.

Pakta integritas Yan Piet Moso yang beredar mencatat janji kuat untuk mendukung Ganjar Pranowo di tingkat yang signifikan. Namun, pakta ini juga menimbulkan keprihatinan serius karena ditandatangani oleh Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TSP Silaban, pada Agustus 2023.

Meskipun kontroversial, Menko Polhukam dan cawapres, Mahfud MD, menegaskan bahwa tidak ada hukum yang dilanggar atas pakta integritas Yan Piet Moso. Pernyataan ini, menurut cawapres Ganjar Pranowo, juga menegaskan bahwa pakta tersebut tidak merusak netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara publik menyaksikan perkembangan ini dengan cermat, munculnya kontroversi terkait pakta integritas menyoroti pentingnya transparansi dan integritas dalam proses politik Indonesia. Dengan harapan bahwa pihak berwenang akan menangani masalah ini dengan serius, masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut demi menjaga integritas sistem demokrasi.