Faktor X di Tubuh ASDP Indonesia Fery dan Perusda PD Panca Karya, The Black Rose buat Surat Terbuka

Diterbitkan oleh Admin pada Senin, 18 Maret 2024 12:16 WIB dengan kategori Daerah Headline dan sudah 488 kali ditampilkan

AMBON, -- Buruknya pelayanan publik ulah oknum Nakhoda (ABK) pada KMP Tanjung Kuwako dan KMP Sandrinela merupakan presidiun buruk PT. ASDP Indonesia Fery, dimana armada milik perusahaan daerah Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah, dengan PD Panca Karya ditemukan fakta nyata lapangan bahwa pembelian tiket online tidak berjalan sebagaimana mestinya dan masih ada percaloan tiket (Pembayaran Tambahan Di Atas Kapal Di Luar Tiket)

Menyikapi permasalahan tersebut, Ketua DPD Lembaga Misi Restitusi Rakyat Imparsial, William P.S.H.M.H.C -LA yang juga Pengacara (Law Firm) angkat bicara dan membuat Surat terbuka untuk Direktur PT. ASDP Indonesia Fery dan PD Panca Karya serta Kepala unit usaha khususnya dan Pemerintah daerah Provinsi Maluku  Kabupaten Maluku Tengah umumnya.

Adapun pernyataan tersebut terkait adanya keharusan pungutan tambahan di atas kapal, yang tidak di akumulasikan dengan pembelian tiket (terpisah), serta adanya biaya perawatan inventaris di atas kapal dll. Terang William P.S.H.M.H.C -LA. Senin (18/3/2024) terkininews.com

Lanjut menurutnya bahwa biaya perawatan Inventaris kapal juga dibebankan kepada penumpang dalam bentuk penbayaran tambahan kalau mau masuk baring atau duduk di ruangan TATAMI dengan alasan ruangan BISNIS padahal itu kelas ekonomi dengan fasilitas kipas yang terkesan kotor dengan toilet Umum.

"Seharusnya kalau mau di bayar tambahan harus dengan pelayanan dan fasilitas bersih dan kalaupun ada hal demikian seharusnya biaya tambahan tersebut transparan dilampirkan saat pembelian tiket baik itu Online maupun Offline, untuk kepuasan konsumen dalam penggunaan jasa PD Panca Karya". Jelas William

Apakah pembayaran tambahan di atas kapal diluar tiket yang sudah terbeli apakah itu bukan kategori pungli ??? dan Apakah itu bukan suatu kejahatan finansial ??? Tambahnya.

Perlu Kita ketahui bahwa dalam Pasal 12 ayat 1 UU PTKP, bahwa setiap pegawai Negeri atau pihak swasta yang melakukan Pungutan liar ,dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 20 Tahun dan denda paling banyak  Rp 1 Miliar.

Dirinya berharap semoga hal tersebut dapat diubah atau di perbaiki sehingga jangan menjadi Budaya atau (Cultur) untuk kelancaran birokrasi yang adapun hasil Investigasi faktor faktor ekstern jadi penyebab pendorong prilaku penyelenggara pemerintah dan swasta sehingga cendrung melakukan pungutan liar (PUNGLI).

Lanjut dirinya menjelaskan bahwa perbuatan Oknum ABK PD Panca Karya yang bertindak di atas armada telah lama dan berlarut larut sehingga sangat meresahkan warga yang hanya diam tanpa tau arah kemana mesti mengadu hingga sampai kepada The Black  Rose Wp Law firm dari Lembaga Misi Restitusi Rakyat Imparsial dan meminta tindakan tegas Pemda serta PD Panca Karya atas penjualan tiket.

"Tiket online saja masih tidak sesuai dengan mekanisme, apalagi pada aplikasi ferzy PT.ASDP Indonesia. hasilnya tidak ditemukan pelabuhan asal  dan pelabuhan tujuan Khususnya di wilayah Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah yang berujung harus ke Calo sehingga jadi lahan pungli". Tegasnya

Diketahui seharus harga tiket perorangan via E Many pejalan kaki dari dua puluh ribu seratus menjadi Dua puluh lima ribu rupiah, namun miris pihak ASDP malah terkesan lebih suka memakai preman pelabuhan serta Asongan untuk sebagai jasa pengganti aplikasi E Many.

Bahkan masyarakat juga meminta agar jadi atensi bagi jajaran PT. ASDP Indonesia Fery, Kepala cabang dan kepala supervisi untuk menindak lanjuti dan membenahi pelayanan kedepanya. (***)