Menyongsong 3 Tahun Kepemimpinan Mahbub Daryanto di Kemenag Kepri
KEPRI - Tak terasa, terhitung 15 September 2024 mendatang Mahbub Daryanto akan menggenapi masa kepemimpinannya selama 3 tahun di Kanwil Kemenag Kepri.
Tercatat, sejak Kanwil Kemenag Kepri hadir di bumi segantang lada ini telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak lima kali. Diawali oleh Razali (2006-2011), kemudian Handarlin (2011-2013), Marwin (2013-2018), Mukhlisuddin (2018-2021) dan saat ini dibawah kepemimpinan Mahbub Daryanto.
Dari lini masa itu Mahbub sudah tentu bukan Kepala Kanwil Kemenag Kepri tercepat. Ia sudah melampui Handarlin yang hanya dua tahun menjabat posisi tersebut.
Bila tidak ada aral merintang, Mahbub akan menyamai lama masa jabatan Mukhlisuddin selama 3 tahun. Bahkan dengan amanah barunya sebagai ketua PWNU Kepri masa khidmat 2023-2029, maka Mahbub bisa saja menorehkan catatan baru sebagai orang nomor satu di Kanwil Kemenag Kepri dengan masa jabatan terlama melampui pendahulunya yaitu Razali dan Marwin.
Mengingat akan menjadi anomali apabila dipertengahan masa khidmatnya memimpin PWNU Kepri ia justru harus menjalani tugas di luar wilayah Kepri.
Selama kepemimpinannya hingga tahun 2023 lalu, Mahbub sukses membawa Kemenag Kepri memiliki 2 KUA yang menjadi pilot project revitalisasi KUA di Kepri, yakni KUA Kecamatan Batam Kota dan KUA Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Selanjutnya melampaui target penerbitan sertifikat halal self declare, menerapkan kurikulum Cambridge di 3 madrasah, pembangunan 3 gedung PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu), memberikan bantuan inkubasi kemandirian ke 12 pesantren dan lainnya.
Namun berdasarkan rerata capaian kinerja Kanwil Kemenag Kepri dan capaian kinerja Kantor Kemenag di 7 kabupaten/kota 2023 lalu diketahui berada di angka 105,91%. Angka ini hanya naik tipis dari tahun 2022 lalu di 105,64%.
Selain itu ada juga pelemahan terhadap moderasi beragama yang terlihat dari penurunan Indeks Kerukunan Beragama di Provinsi Kepri tahun 2023. Di tahun lalu Indeks Kerukunan Beragama di Provinsi Kepri hanya sekitar 81,47 persen, menurun dibanding tahun 2022 yang mencapai 85,7 persen.
Beberapa instrumen untuk penguatan moderasi beragama pun tidak dijalankan secara optimal. Sebagaimana Forum-Forum Keberagaman di Provinsi Kepri yang hanya menjalani pelantikan seremonial dan kini terabaikan tanpa dukungan program dari Kemenag Kepri.
Belum lagi permasalahan perceraian di provinsi Kepri yang cukup tinggi, seolah tidak sejalan dengan semangat revitalisasi KUA yang seharusnya dapat mengambil peran menjaga ketahanan keluarga di wilayah setempat. Catatan ringkas ini perlu menjadi perhatian serius sebagaimana pesan Gus Men agar jajarannya dapat meninggalkan legacy yang berdampak luas pada masyarakat.
