Dedy Yon Hadiri Rakornas Persampahan, Dorong Pengelolaan Sampah Yang Lebih Baik di Kota Tegal

Diterbitkan oleh Redaksi pada Senin, 23 Juni 2025 09:16 WIB dengan kategori Jakarta Kota Tegal Tegal dan sudah 116 kali ditampilkan

JAKARTA - TERKININEWS.COM - Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah di Jakarta pada Minggu (22/6). Dalam kesempatan ini, Dedy Yon didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Nany Lestari, Plt. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal, Sartono, dan Sekretaris DLH, Yuli Prasetyo.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang hadir dalam Rakornas Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan bersamaan dengan Hari Lingkungan Hidup 2025 Expo dan Forum. Hanif Faisol menekankan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mencapai target 100 persen pengelolaan sampah di Indonesia pada tahun 2029, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan data KLH/BPLH, rantai penanganan sampah di Indonesia masih menggunakan layanan linier, yaitu kumpul-angkut-buang. Proyeksi nasional menunjukkan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah akan mencapai kapasitas maksimal atau melebihi kapasitas pada tahun 2030 jika tidak ada upaya maksimal untuk memastikan pengelolaan yang efektif.

Hanif Faisol juga menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di berbagai wilayah Indonesia baru mencapai sekitar 10 persen berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh KLH/BPLH. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPS), pengelolaan sampah baru mencapai 39,01 persen. Ia juga menyebutkan bahwa 343 TPA telah mendapatkan sanksi administratif dari pemerintah untuk dilakukan perbaikan.

Namun, hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa capaian pengelolaan sampah sebenarnya jauh lebih rendah, yaitu sekitar 9-10 persen. Angka ini didasarkan pada keberadaan dan kapasitas fasilitas pemulihan/daur ulang material di masing-masing TPA yang dikelola pemerintah daerah dan optimalisasi penggunaannya.(Sholeh).