Gelombang Kritik ke Pengadilan Kalbar: BPM Desak Evaluasi Nasional

PONTIANAK - TERKININEWS.COM -  Gelombang ketegangan antara masyarakat sipil dan lembaga peradilan di Kalimantan Barat kembali mencuat. Badan Pengelola Migrasi (BPM) Kalbar melontarkan pernyataan keras yang menuding adanya praktik penyimpangan hukum di sejumlah perkara, hingga berencana menggelar aksi besar di depan gedung pengadilan.

Dalam keterangan resminya, BPM Kalbar menyebut telah menemukan indikasi kuat adanya “rekayasa hukum” yang merugikan masyarakat pencari keadilan. Mereka menilai beberapa putusan pengadilan tidak mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam proses hukum.

Perwakilan BPM Kalbar mengungkapkan bahwa mereka telah mengumpulkan sejumlah bukti dugaan pelanggaran prosedural oleh oknum aparat, mulai dari tahap penyelidikan hingga vonis akhir. Bukti tersebut, kata mereka, akan segera dilaporkan kepada lembaga pengawas sebagai dasar penelusuran lebih lanjut.

BPM Kalbar juga mendesak agar perkara-perkara yang dinilai cacat hukum segera ditinjau ulang. Selain itu, mereka meminta pemerintah pusat, Komisi Yudisial, serta Mahkamah Agung turun tangan mengevaluasi kinerja aparat hukum di Kalimantan Barat, termasuk kemungkinan pelanggaran kode etik oleh hakim maupun jaksa yang terlibat.

Aksi yang tengah disiapkan BPM Kalbar diklaim akan berlangsung secara damai dan konstitusional. Mereka menegaskan tujuan utama gerakan tersebut bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan menyuarakan keresahan publik terhadap praktik hukum yang dianggap tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

Meski begitu, rencana aksi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri di tengah masyarakat, mengingat potensi gesekan antara massa dan aparat keamanan. Para tokoh masyarakat dan pengamat hukum pun menyerukan agar kedua pihak menahan diri. Mereka mengingatkan pentingnya menjaga marwah lembaga peradilan sekaligus membuka ruang bagi kritik yang membangun sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Hingga kini, pihak pengadilan belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan BPM Kalbar. Namun, situasi ini telah memantik perhatian publik yang berharap adanya pembenahan nyata dalam sistem hukum di daerah, agar keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.