Presiden Joko Widodo melantik 793 perwira TNI dan Polri yang baru saja lulus secara bersama-sama dalam upacara Prasetya Perwira 2015. Presiden menjadi inspektur upacara Prasetya Perwira 2015 yang digelar di Lapangan Bhayangkara Akademi Kepolisian Semarang, Kamis. Sebanyak empat pesawat tempur TNI melintas di
Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Ma'ruf Amin meminta pemerintah untuk segera menggulirkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Syariah. Wakil Ketua sekaligus Ketua Bidang Fatwa itu menyatakan, BPJS saat ini masih berbentuk konvensional. Pernyataan itu sekaligus menegaskan
JAYAPURA--Rabu (29/7) malam menjadi hari yang bersejarah bagi muslim Tolikara dan komunitas Nasrani di Papua secara umum. Berlokasi di Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua, Jayapura, dilakukan pertemuan antara pihak muslim Tolikara dan pemimpin Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Komunitas
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan proses pendaftaran pasangan calon pimpinan daerah di 269 wilayah di Indonesia, sejak 26-28 Juli 2015, secara umum berlangsung dengan baik. "Secara umum berlangsung dengan baik. Semua pihak yang memang direncanakan akan berpartisipasi telah memberikan
Terpidana kasus korupsi Atut Chosiyah akhirnya resmi diberhentikan sebagai Gubernur Banten melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 63/P Tahun 2015, kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa. "Keppres pemberhentian Ibu Atut sebagai Gubernur Banten baru turun, setelah diumumkan dalam paripurna DPRD
KPK menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. "Hasil ekspose (pada rapat pimpinan dan tim lengkap) progress kasus OTT (Operasi
Dalam Muktamar Muhammadiyah Agustus mendatang di Makasar, sedikitnya ada tiga poin yang akan dibahas. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan pembahasan yang akan dilakukan nanti dimulai tentang kebangsaan, dalam membangun bangsa secara bersama-sama tanpa adanya diskriminasi.
Kendati dalam wawancara sebelumnya pengacara kondang OC Kaligis yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK mengungkapkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tidak terlibat akhirnya kini KPK menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memutuskan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember mendatang sebagai hari libur nasional. Hal itu dimaksudkan agar para pemilih yang merantau di luar daerahnya dapat turut serta memberikan hak suaranya pada pemilihan gubernur, bupati dan wali
Gempa berkekuatan 7,2 Skala Richter mengguncang Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, Selasa, pukul 04:41:33 WIB, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Menurut BMKG, gempa berpusat di 75 kilometer Tenggara Mamberamo Raya pada kedalaman 49 kilometer dan tidak berpotensi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat pada hari kedua tahap pendaftaran pemilihan kepala daerah serentak hari ini, Senin (26/7), ada penambahan calon yang mendaftar di beberapa daerah. "Seperti laporan dari Bali tadi kosong, sementara daerah lain ada penambahan dua sampai tiga kabupaten/kota," jelas Ketua KPU
Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla Husain Abdulla menilai banyak pihak yang tidak tahu tujuan awal pembentukan tim pemantau speaker masjid. "Selama ini, para dai berceramah atau khotbah acap kali tidak terdengar dan dicerna dengan baik oleh jemaah akibat kualitas sound system, akustik dan cara
Meski tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada percaturan politik nasional, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar memastikan hal tersebut bisa bergeser saat gelaran Pilkada serentak akhir 2015 mendatang. "Calon kita 209 sudah fix mendaftarkan diri.
Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 75 hakim karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) selama periode Januari-Juni 2015. Kepala Bawas MA Sunarto seperti yang dikutip dalam "website" MA di Jakarta, Minggu menyebutkan, sebanyak delapan hakim
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Surya Paloh mempersilakan Presiden Joko Widodo mengganti menteri asal partainya jika dinilai kurang efektif dalam kinerjanya. "Kami tidak masalah, jika ada menteri asal Nasdem yang diganti, sebab itu hak prerogatif Presiden," ujarnya kepada wartawan usai
