Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, memenangkan banding Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Dua Majelis Hakim PT TUN menganulir dua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pembatalan SK Menkumham Kepengurusan Partai Golkar dan Partai
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo lebih parah dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Jaman SBY kontrol terhadap kriminalisasi lebih kuat karena SBY ketua partai politik dan saat itu
Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan yang mengharuskan legislator mundur dari jabatannya, sejak ditetapkan oleh KPU atau KIP sebagai calon kepala daerah. Hal ini diputuskan oleh Mahkamah yang mengabulkan sebagian permohonan dari uji materi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Menjelang lebaran, keamanan telah menjadi prioritas utama kenyamanan para pemudik agar bisa bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Kepala pusat penerangan TNI, (Kapuspen TNI), Mayjen TNI Fuad Basya mengatakan, meski pengamanan mudik merupakan tanggung jawab pihak kepolisian, namun
Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan kasus skandal seks yang melibatkan enam praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus Rokan Hilir, merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. "Itu kan wewenang dan domain atau ranahnya mendagri. Jadi, biar
Turunnya ongkos naik haji 2015 hingga 502 dolar AS cukup melegakan masyarakat. Namun sebenarnya biaya haji ini masih bisa ditekan lebih rendah lagi lewat penghematan biaya katering,PENGINAPAN dan optimalisasi bunga atau bagi hasil dari dana nasabah. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengusulkan Kasman Singodimedjo untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Hidayat menilai Kasman Singodimedjo sebagai sosok yang berperan dalam merumuskan konsep konstitusi negara. “Saya sudah mengusulkan
Presiden Jokowi dijadwalkan akan melantik Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7) siang. Sebelumnya Kepala Negara menegaskan bahwa seluruh persyaratan administratif yang
Presiden RI 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat akan menerima anugerah sebagai Bapak PKL Indonesia. Anugerah tersebut akan diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPP APKLI). Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun mengatakan, atas nama PKL seluruh Indonesia
Komitmen bersinergi dalam layanan diikuti oleh puluhan organisasi pengelola zakat di Jabodetabek yang selama ini turut melayani umat melalui program kesehatannya. Mereka antara lain Rumah Sehat BAZNAS-Masjid Sunda Kelapa Jakarta, Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa, Layanan Kesehatan Cuma-cuma Dompet Dhuafa, Cita
Forum Zakat (FOZ), asosiasi yang telah berdiri sejak 1997 ini, menjadi wadah berkumpulnya organisasi pengelola zakat, berusaha terlibat dalam berbagai sinergi program penanganan pengungsi muslim Rohingya di Kuala Langsa, Provinsi Aceh. Sejak dilakukan rapat koordinasi pertama pada 27 Mei 2015, sinergi
Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun, atau sekitar 3,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara, penyerapan zakat baru sekitar Rp 2,7 triliun per tahun. Itu disampaikan Aida S. Budiman, Direktur Eksekutif Departemen Internasional BI dalam
Partai NasDem memastikan para calonnya yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2015, sudah bersih dari persoalan hukum. Bahkan, ditegaskan Ketua Bappilu DPP NasDem yang juga Ketua Tim Tujuh Pilkada DPP, Enggartiasto Lukita, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan memasukkan nama-nama calon ke pihak
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahetra (PKS) Sukamta, menyatakan harapannya kepada calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru Gatot Nurmantyo. Sukamta juga mengucapkan selamat kepada Nurmantyo yang sudah melewati fit and proper test calon Panglima TNI di Komisi I DPR
Partai Demokrat tidak mempersoalkan bila ada kadernya yang keluar. Sebab, berjuang dari dalam dan luar kepengurusan sama mulianya. "Kita menghormati siapapun yang ingin mengabdi pada PD. Pengabdian tentu bisa dengan berjuang dari dalam atau dari luar kepengurusan," ungkap Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat
